Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat

Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Paling banyak dinikmati investor dan pemerintah pusat.

28 Juli 2024 | 21.39 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Perbesar
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan pemerintah saat ini sedang membuat reformulasi kebijakan agar daerah menjadi objek dan subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun industri.

“Ke depan, hilirisasi itu adalah hilirisasi berkeadilan yang melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka di sekitar tambang,” kata Bahlil.

Pada kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui hilirisasi belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. “Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata dia.

Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di kawasan Teluk Weda dan Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang diduga akibat dampak penambangan dan hilirisasi nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
Ā© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus