Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan soal sistem perizinan usaha berbasis aplikasi Online Single Submission (OSS) di hadapan para anggota DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut dia, OSS merupakan produk hasil dari implementasi 79 Undang-undang, 44 Peraturan Pemerintah, dan 9 Peraturan Presiden yang dijadikan satu menjadi Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sebanyak 15 ribu halaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Dari aturan yang begitu ribet, OSS hanya Rp 30 miliar. Kami mohon anggaran tambahan pimpinan,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Juni 2023.
Karena anggarannya yang kecil, Bahlil mengibaratkan OSS sebagai mobil Avanza rusak, padahal investor mengharapkan mobil seperti Mercedes Benz atau Mercy. Jadi jika ada kekurangan dari OSS, bisa jadi penyebabnya karena harganya yang memang murah. “Enggak ada saya menemukan teori ekonomi sejak saya SD sampai sekarang.”
Kalaupun anggota dewan sepakat anggaran OSS tidak ditambah, menurut Bahlil, tak jadi soal. Namun ia meminta agar soal kualitas OSS itu tidak lagi dipertanyakan, karena kondisinya memang seperti itu. “Mau bagus, kasih anggaran yang bagus juga,” ucap Bahlil.
Selanjutnya: Bahllil menjelaskan, kegiatan investasi merupakan...
Lebih jauh, Bahllil menjelaskan, kegiatan investasi merupakan hulu dari sebuah proses ekonomi. Sebagai gambaran, tidak ada industri tanpa investasi. Bahkan tidak ada penerimaan pajak yang baik tanpa investasi pula.
“Jadi jangan seperti anak, ayamnya mau dibunuh tapi mengharap telurnya bagus,” tutur dia. “Jadi ini kita buka-bukaan saja, kita harus fair. Jangan mimpi ekspektasi kita untuk OSS harus bagus, saya sudah capek juga ngomong.”
Bahlil juga membandiungkan aplikasi Peduli Lindungi yang investasinya cukup tinggi daripada OSS yang nilainya Rp 30 miliar. Dia juga meminta kepada Komisi VI untuk mempertimbangkan soal tambahan anggaran, dan berharap Kementerian Keuangan mendengarnya.
“Mohon pimpinan, kalau mau bagus, tambah anggaran. Kalau tidak mau tambah anggaran, jangan banyak pertanyaan soal ini, pimpinan,” kata Bahlil.
Pilihan Editor: Target Investasi Rp 1.400 Triliun, Bahlil: Realisasi Kuartal Pertama 2023 Mencapai Rp 328,9 Triliun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
