Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury mengatakan pemerintah menargetkan pengembangan fasilitas produksi baterai kendaraan listrik dengan kapasitas 230 GWh. Dalam hal ini, kementeriannya bakal menggandeng Cina dan Korea Selatan untuk bekerja sama.
“Kami harap pengembangan dengan kapasitas 230 GWh ini bukan hanya untuk produksi di Indoneia, tapi juga diekspor ke negara lain,” kata Pahala dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin, 13 Februari 2023.
Melalui pengembangan fasilitas tersebut, Pahala ingin menumbuhkan penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Targetnya, ada 300 ribu kendaraan motor listrik yang beroperasi di jalanan pada tahun 2023 ini.
BUMN lainnya, yaitu Pertamina Patra Niaga, juga akan dilibatkan untuk melakukan pengembangan battery swapping hingga SPKLU. “Dengan harapan tahun ini pengembangan baterai bisa dikembangkan sampai 30 ribu battery swapping,” kata Pahala.
Adapun ihwal pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Menteri BUMN Erick Thohir menilai hal tersebut akan berdampak pada penurunan impor bahan bakar minyak atau BBM. Apalagi, untuk pengembangan kendaraan listrik, Indonesia memiliki sumber daya nikel—yang merupakan bahan baku baterai.
“Kalau kita konsistem membangun kendaraan listrik, kita bisa menekan impor BBM secara signifikan. Apalagi kalau kita dorong B35 dan bahan bakar etanol,” ujar Erick.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Eddy Soeparno sebelumnya meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selanjutnya: Sebab, pemerintah memasang target tinggi...
Sebab, pemerintah memasang target tinggi, yakni 2 juta unit EV pada 2025 dan 12 juta unit EV pada 2030. Sementara pada Oktober 2022, baru terealisasi sebanyak 31.827 unit atau 1,5 persen dari keseluruhan target EV pada 2022.
“Langkah pemerintah sudah baik, sekarang ada akselerasi penggunaan EV. Tapi yang terpenting, target harus realistis. Target dan capaiannya kan sekarang masih jauh sekali, “ kata Eddy di Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Oleh karena itu, pemerintah mesti melakukan evaluasi. Menurut Eddy, selain mengakselerasi jumlah EV, pemerintah perlu membangun ekosistem EV. Misalnya, dengan memperbanyak jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), memberikan fiskal insentif, hingga memperhitungkan rantai pasok untuk baterai maupun komponen EV.
Eddy memaparkan, pada 2020, jumlah SPKLU hanya mencapai 180 unit. Kemudian, mencapai 570 unit pada 2022. Padahal, target SPKLU tahun 2025 adalah sebanyak 6.318 unit.
Dai 570 unit SPKLU, tercatat sebanyak 502 unit berada di Jawa-Bali, dengan sebaran 155 titik di Jawa dan 34 titik di Bali. Sementara di Sumatera hanya terdapat 31 titik, Kalimantan 13 unit, Sulawesi 15 unit, Nusa Tenggara 6 unit, dan masing-masing 1 unit di Maluku dan Papua.
“Penyebaran di luar Jawa minim. Artinya, penjualan EV akan tinggi di Jawa dan akan Jawasentris,” ujar Eddy. “Memang dibutuhkan di Jawa, tapi bukan berarti di luar Jawa tidak.”
Pilihan Editor: Kebijakan Insentif Kendaraan Listrik Belum Diumumkan, Gaikindo: Kami Menunggu Saja
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
