Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah meminta fasilitas Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) pada Kementerian Keuangan untuk bisa memulai pembangunan proyek transportasi publik LRT Bandung Raya. Fasilitas tersebut diperlukan untuk menyiapkan proyek agar layak menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sehingga nanti tidak perlu dana dari APBD, tapi dibantu oleh APBN melalui Kementerian Keuangan,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso di Bandung, Selasa, 9 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan, untuk persiapan KPBU tersebut membutuhkan sejumlah dokumen. Di antaranya Final Bussiness Case (FBC) dan Feasibitliy Study (FS). Dalam penyiapan dokumen itulah dibutuhkan PDF dari pemerintah pusat.
“Ini yang tidak mudah. Dan perlu tenaga ahli sehingga biayanya cukup besar,” kata dia di Bandung, Selasa, 9 Januari 2024. “Kalau kita menyiapkan anggarannya cukup besar."
Menurut Iendra, tenaga ahli penyunan dokumen nanti direkrut oleh pemerintah pusat. Setelah FBC selesai baru pemerintah daerah akan segera menyiapkan lelang proyek. Iendra mengatakan, FS sesungguhnya sudah pernah disusun namun masih terpisah antara LRT yang dibangun oleh Kota Bandung dan pemerintah provinsi.
“Terakhir ini kita sepakat dengan Kota Bandung, tadinya dibagi ada bagian Kota Bandung dan provinsi. Sekarang digabung menjadi semua tugasnya provinsi. Ini yang akan dibuat secara menyeluruh, akhirnya dihitung ulang,” kata dia.
Taufiq mengatakan, pembiayaan LRT Bandung Raya dirancang dengan skema KPBU. Campuran antara APBN dan dana swasta.
Pemerintah provinsi mengincar pembiayaan Viability Gap Fund (VGF) atau Dukungan Kelayakan. Dalam VGF, pemerintah pusat berkontribusi sebagian pada biaya konstruksi secara tunai pada proyek KPBU yang sudah layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial.
“Ujungnya (memang) ke VGF,” kata dia.
Dukungan VGF tersebut dibutuhkan karena kebutuhan biaya prorek LRT Bandung Raya yang sangat besar. Taufiq mengatakan, LRT Bandung Raya akan dibangun di koridor utara dan selatan. Koridor utara membelah Kota Bandung sementara koridor selatan menghubungkan Leuwipanjang dengan Stasiun Kereta Cepat di Tegalluar.
“Kebutuhannya Rp 20 triliun untuk kedua ruasnya,” kata Taufiq.
AHMAD FIKRI
Foto 
