Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku belum menerima surat dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Arsjad mengirim surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu pada Ahad, 15 September 2024 usai keputusan Munaslub melengserkan dirinya sebagai Ketua Umum dan menunjuk pengusaha Anindya Novyan Bakrie sebagai penggantinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Belum sampai di meja saya (suratnya)” kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada Tempo pada Ahad kemarin, Arsjad mengatakan surat itu untuk meminta pemerintah selaku pengawas dan pembina Kadin untuk menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain itu, ia juga meminta pemerintah melaksanakan UU Nomor 1 Tahun 2987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang pengsahan AD/ART Kadin.
“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.
Dalam surat itu, Arsjad juga menyatakan kesediaan Kadin untuk audiensi dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan Munaslub ini. “Jika diperlukan, kami sangat bersedia untuk dapat melakukan audiensi dengan Bapak Presiden guna membicarakan secara lebih rinci tentang Kadin Indonesia,” tulis Arsjad dalam surat itu.
Isi Surat Arsjad ke Presiden Jokowi
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyandarkan tubuhnya saat duduk di kursi hitam saat usai jumpa pers untuk menyikapi Munaslub. Raut wajahnya tenang, sambil sesekali tampak menggeleng. Sebelum bercerita, ia meneguk air putih dari gelas di depannya.
“Sedih, yang paling saya sayangkan reputasi Kadin yang kami bangun. Ada reputasi internasional,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024
Usai Munaslub itu berlangsung, Arsjad juga langsung mengerahkan timnya untuk menginvestigasi acara tersebut. Senyampang itu, dia juga langsung mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Ahad kemarin.
Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub kemarin. Pelanggaran itu di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.
“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.
Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian quorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.
“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.
Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.
“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.
Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin.
“Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
