Beras Bulog Berlimpah, Mensos Tawarkan Solusi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita berjanji bakal mencari jalan keluar bagi Perum Badan Urusan Logistik alias Bulog untuk bisa menyalurkan berasnya. Belakangan, peran perusahaan yang dipimpin oleh Budi Waseso itu belakangan dinilai kurang efektif, terutama setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT.

BACA: Ombudsman Khawatir Bulog Bangkrut, Menteri Darmin: Jangan Pesimistis

Salah satunya caranya, ujar Agus, Bulog akan diutamakan untuk bisa menyalurkan beras dalam program BPNT. Namun, kualitas beras yang disalurkan mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Saya kira sekarang Bulog sudah siap, kualitasnya juga sudah bagus-bagus," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, 28 Juni 2019.

Ia meyakini solusi tersebut bagus untuk semua pihak. Kendati, Agus menyebut masuknya Bulog tidak akan mengubah skema BPNT saat ini. "Jadi suplai biasa aja, tapi kita berikan suatu kesempatan, agar Bulog sebagai main supplier," tuturnya. Ia mengatakan skema itu segera dilakukan. Kendati, dia belum menyebut waktu pasti soal pelaksanaannya. 

BACA: Mentan: Stok Beras Wilayah Jawa Timur Lebih dari Cukup

Ombudsman belakangan meminta pemerintah untuk serius memikirkan persoalan yang dihadapi Perum Bulog. "Jadi menurut saya sudah jangan terlalu banyak omong, lakukan evaluasi dan laksanakan dengan baik," ujar anggota Ombudsman Alamsyah Saragih di Kantor Ombudsman, kemarin. Ia mengatakan penyelesaian masalah itu tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bisa berdampak kepada stabilisasi harga pangan nasional.

Permasalahan yang paling kentara, ujar Alamsyah, adalah menumpuknya stok beras Bulog di gudang dan sulit disalurkan sejak adanya program BPNT. Dulu, beras Bulog disalurkan ke masyarakat dengan adanya program pemberian beras sejahtera atau rastra.

"Dengan program BPNT itu mereka dikasih voucher dan mereka bisa beli langsung dari pasar. Sehingga stok pengadaan bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama," kata Alamsyah. Sehingga, ia meminta pemerintah memutar otak mencari solusi persoalan ini.

Tanpa skema anyar, Alamsyah berujar Bulog hanya bisa mengandalkan operasi pasar. Padahal program itu tidak bisa dilaksanakan terus menerus. "Lah kalau harga tidak sedang tinggi tapi operasi pasar kan berarti membantai harga, akhirnya peran bulog jadi tidak efektif," ujar dia. Ia meminta pemerintah tak setengah-setengah dalam mengeluarkan kebijakan.

Di samping itu, ia melihat pemerintah juga mesti merevitalisasi dan memodernisasi sistem Bulog."Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau enggak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog," ujar Alamsyah. "Ini situasinya sangat penting, kita butuh satu institusi yang berfungsi sebagai stabilisator yang suatu saat diperlukan jangan sampai saat diperlukan kondisinya tidak fit."

Saat ini, Perum Bulog memang masih mengandalkan operasi pasar untuk mengurangi stok berasnya yang saat ini sudah hampir mencapai kapasitas maksimum gudangnya. Operasi pasar itu bakal mulai dilakukan lagi pekan depan setelah mereka setop beroperasi 31 Mei lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ogah berkomentar banyak mengenai kekhawatiran Ombudsman soal kinerja Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Peran perusahaan yang dipimpin oleh Budi Waseso itu belakangan dinilai kurang efektif, terutama setelah adanya program Bantuan Pangan Non Tunai alias BPNT.

Darmin berjanji bakal mencari jalan keluar dari persoalan itu. "Nanti kita cari lah jalan keluarnya, enggak usah terlalu pesimis begitu," ujar dia. Kendati demikian, ia hingga kini masih belum mau menyebut solusi yang telah disiapkan pemerintah soal tidak efektifnya peran Bulog itu. "Nanti saja ya."