Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menyatakan program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sarwo Edhy menjelaskan, Kementerian Pertanian akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk menggarap lahan gambut seluas 200 ribu hektare menjadi sawah baru. Sementara program perhutanan sosial akan dikerjasamakan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Pendanaannya dari BUMN, sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu, 29 April 2020.
Sebelum ditanami, lahan gambut memerlukan penanganan khusus seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada tanah sebelum bisa ditanami. "Untuk lahan gambut yang 200.000 hektare ini akan dibiayai dari dana BUMN. Bagaimana dari sisi pertaniannya, kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah Presiden," kata Sarwo Edhy.
Presiden Jokowi sebelumnya pada Selasa lalu meminta agar BUMN membuka lahan baru. Lahan gambut, kata Jokowi, bisa dioptimalisasi menjadi lahan sawah sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan adanya lahan lebih dari 900 ribu hektare di Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah. "Yang sudah siap 300 ribu hektare, juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200 ribu hektare agar dibuat perencanaan," ucapnya.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN produsen pupuk, menyatakan kesiapannya terhadap pasokan pupuk yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas tanaman.
Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan bahwa dari segi kapasitas produksi, perseroan dam anggota holding sanggup memenuhi untuk kebutuhan pupuk yang dibutuhkan pada program cetak sawah baru. "Bila Pemerintah mempunyai program yang membutuhkan pasokan pupuk, kami harus siap," kata Wijaya.
ANTARA
Foto 
