Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut hasil implementasi Proyek Strategis Nasional disingkat PSN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kurang banyak dirasakan masyarakat luas. Dia menyoroti kebijakan hilirisasi yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan orang banyak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi sebagian besar daerah-daerah yang basisnya hilirisasi, utamanya nikel dan mineral, itu persentase kemiskinannya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, nilai ekspornya tinggi, tapi masyarakatnya miskin,” kata Bhima dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 oleh Nalar Institue yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia berpandangan, kurang dilibatkannya pemerintah daerah dalam perencanaan PSN, terutama di kawasan industri, seperti di Morowali dan Konawe mengakibatkan munculnya masalah ganda. Yang pertama, jelas Bhima, adalah dari sisi daya tampung lingkungan yang menimbulkan berbagai permasalahan baru pada aspek kesehatan seperti peningkatan kasus diare dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Menurutnya, terdapat peran limbah dalam hal in, yakni limbah dari pabrik industri serta limbah dari masyarakat yang berduyun-duyun datang ke kawasan terkait untuk mencari penghidupan.
“Kedua, yang spesifik, yakni gagalnya sistem kesehatan. Jadi sejumlah PSN tampaknya tidak memikirkan implikasi terhadap sistem kesehatan yang ada di daerah. Contohnya, penyebaran HIV/AIDS di Morowali. Sekarang pemerintah daerahnya kalang kabut karena ternyata penyebaran HIV/AIDS meningkat drastis namun fasilitas kesehatannya tidak siap,” ungkap Bhima
Lebih lanjut, Bhima menyebut hasil dari PSN yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat ini terlihat dari disposable income terhadap GDP per Kapita yang terus mengalami penurunan. Meski sempat meningkat karena ada faktor pasca-pandemi, tetapi tren-nya kemudian terus mengalami penurunan.
“Justru yang kami lihat terjadi informalisasi lapangan kerja yang bertambah 2 persen sejak 2014. Jadi hampir 60 persen pekerjaan ada di sektor informal. Padahal kan tujuan dari adanya PSN adalah memperbesar industrialisasi dan pekerjaan di sektor formal, namun yang terjadi malah sebaliknya,” ungkapnya.
HATTA MUARABAGJA
Pilihan editor: Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN
Foto 
