Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak gagasan pemerintah untuk memberi bantuan sosial atau Bansos bagi pelaku judi online. Wacana pemberian Bansos untuk pelaku judi online itu sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Fitra, pemberian Bansos bagi pelaku judi online sama saja dengan merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi. Akibatnya, keuangan negara dirugikan karena dibuat untuk berjudi sekaligus jumlah penjudi berpotensi meningkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Bansos tersebut bisa memicu kenaikan penjudi baru karena dampaknya ditanggung negara,” ujar Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan saat dihubungi Tempo pada Ahad, 16 Juni 2024.
Selain itu, ujar Gurnadi, pemberian Bansos untuk penjudi juga berpotensi memicu kecemburuan, khususnya masyarakat kelas ekonomi menengah-bawah yang sebelumnya tidak mendapatkan Bansos.
Kendati ada proses seleksi untuk memilih keluarga penjudi yang dimasukkan ke Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai pintu masuk mendapatkan Bansos, namun tetap saja tidak ada jaminan uang Bansos tersebut tidak akan digunakan untuk modal berjudi.
Penambahan kriteria keluarga penjudi sebagai kelompok penerima Bansos juga berarti berpotensi akan menyebabkan jumlah sasaran penerima Bansos bertambah. Artinya, anggaran juga bakal membengkak dan berpotensi menggerus alokasi anggaran untuk layanan publik lainnya seperti kesehatan dan pembangunan. Padahal, anggaran Bansos pada 2024 saja sudah mencapai Rp 152,30 triliun.
Selain itu, Gurnadi menilai Bansos untuk keluarga penjudi online bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kebijakan Bansos untuk penjudi, menurut Gurnadi, juga melanggar Pasal 426 ayat (1)b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Hukum jelas melarang judi,“ ujar Gurnadi. Karena itu tidak tepat jika penjudi online justru menjadi penerima Bansos.
Alih-alih memberikan bansos untuk penjudi, Gurnadi menilai pemerintah lebih baik membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Hal itu juga bakal mengurangi pelaku judi online. Sebab kondisi perekonomian yang sulit karena tidak adanya lapangan pekerjaan adalah salah satu penyebab masyarakat mudah tergiur oleh iklan judi.
Oleh sebab itu FITRA mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Yaitu:
- Mendorong penegak hukum untuk menindak dan memberantas judi online dan offline.
- Memaksimalkan peran Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan kepada penjudi online yang mengalami gangguan psikososial, karena sejauh ini aksesnya masih sangat terbatas.
- Alih-alih memberikan Bansos untuk keluarga korban judi online, lebih baik pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menjerat korban judi online, terutama masyarakat ekonomi menengah-bawah yang merupakan kategori masyarakat yang rentan dan mudah terbuai dengan iklan judi.
- Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Bansos karena keterbatasan kuota (dalam hal ini PKH). Sehingga lebih baik Bansos diberikan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tidak terjebak pada judi online. Pemerintah perlu memperbaiki data yang ada, agar dampak Bansos bisa benar-benar dirasa dan berdampak secara sosial-ekonomi.
- Mempertimbangkan kebijakan Bansos untuk penjudi online karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat yang taat hukum dan tidak ikut berjudi.
Pilihan Editor: FNKSDA Minta Nahdliyin Tidak Ikut PBNU Terima Izin Tambang
Foto 
