Gerbong Digital dan Penumpang yang Tertinggal

Seperti warga lokal lain, Yohanis Rumbiak mengandalkan Bank Papua. PNS, biasanya wajib mempunyai rekening bank daerah. Ia kerap mendatangi bank untuk mengakses layanan keuangan, seperti mendapat pinjaman. Pria usia 40 tahun ini tak mengetahui adanya bank digital. Digital, bagi dia, identik dengan internet yang bermasalah.

Ia bercerita layanan pesan instan WhatsApp perlu menunggu 5 menit sebelum terkirim. Yohanis tinggal di Kabupaten Mamberamo Raya, jaraknya 3 hari dari Jayapura jika menggunakan kapal atau satu jam dengan pesawat. “Jaringan BTS (Base Transceiver Station) sedikit kalau di pedalaman.”

Penetrasi bank digital memang menumpuk di Jawa. Misalnya 80 persen nasabah Bank digital Jenius dan BNC (Bank Neo Commerce) terkosentrasi di pulau yang dihuni oleh 151,59 juta orang. Jenius kini memiliki 3,7 juta pengguna sedangkan BNC 16 juta pengguna. Juga, BCA Digital, blue, mencatat 70 persen dari 650.000 nasabahnya dari Jawa. Sebanyak 1,4 juta nasabah Bank Jago pun, mayoritasnya berasal dari wilayah sama.

Pusat ekonomi dan bisnis Indonesia berada di pulau yang populasinya mencapai 56,1 persen dari total penduduk Indonesia. Pulau ini menyumbang 57,89 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021. Sebesar 52 persen industri pengolahan juga berada di Jawa. Perputaran uang terpusat di satu tempat membuat ketimpangan ekonomi melebar.

Bank Neo Commerce menambah layanan RDN dan digital lending di triwulan I-2022. Foto: Istimewa

Secara keseluruhan, industri perbankan menunjukkan statistik senada. Mengutip Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Januari 2022, dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) seluruh Indonesia Rp 7.362 triliun, sebanyak Rp 3.841 triliun berputar di Jakarta, sementara DPK Papua dan Papua Barat Rp 46 triliun dan Rp 15 triliun. Sedangkan dari kredit perbankan Indonesia Rp 5.709 triliun, porsi DKI Jakarta Rp 2.698 triliun. Jauh dibandingkan Papua dan Papua Barat, yang mencapai Rp 31,8 triliun dan Rp 14,8 triliun.

Bank digital menawarkan banyak layanan baru dan inovatif, seperti user interface menarik dan mudah digunakan, bunga tinggi, pilihan fitur simpanan hingga bonus promo. Nesti Nira, 29 tahun, pengguna TMRW, bank digital UOB, karena mengincar promo, bebas admin dan biaya transfer tanpa syarat. Banyak diskon yang ditawarkan TMRW, mulai dari pembelian di merchant makanan, minuman, pakaian hingga kebutuhan rumah tangga. Bagi pegawai swasta ini, keunggulan TMRW tidak dimiliki keempat rekening bank yang dia miliki.

Gula-gula Bank Digital

“Fitur bank digital ternyata memang menarik,” kata Renny Novilia, 29 tahun, nasabah SeaBank, bank digital milik Shopee. Nama besar Shopee salah satu daya tarik bagi Renny yang juga pegawai bank. Ia bebas transfer ke bank lain atau top-up ke dompet rekening, seperti OVO dan Gopay, tanpa batasan saldo mengendap. Seabank memberi bunga simpanan 7 persen dan sederet promo. “Beda dengan Line Bank (bank digital) yang kasih batasi 25 kali transfer, bunganya juga kecil.”

Keterjangkauan wilayah dan akses layanan di daerah, versi Bank Digital, bukan lah masalah. Selama ada layanan data, nasabah bank digital bisa transfer uang hingga membayar tagihan. Sekertaris Perusahaan Bank Jago Tjit Siat Fun mengatakan nasabah hanya memerlukan internet. “Kami yakin akses internet sudah berkembang baik berkat sejumlah inisiatif dari berbagi pihak,” kata dia.

Kantor Bank Jago. Dok. Bank Jago

Infrastruktur dan kesiapan ekosistem layanan digital di Pulau Jawa, kata Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan, lebih matang dibanding kawasan lain. Karena itu, mayoritas nasabah digital menggemuk di Jawa. “Memang itu hal yang masuk akal karena memang pemerataan perkembangan dan teknologi baru merambah ke daerah-daerah sekitarnya di beberapa tahun terakhir.”

Digital Banking Business Product Head Bank BTPN, Waasi B. Sumintardja, mengakui penetrasi layanan perbankan digital ke berbagai daerah memiliki tantangan. Pertama, edukasi masyarakat tentang konsep dan produk digital banking. Lalu, tantangan pembangunan infrastruktur dan terakhir, kesadaran soal keamanan siber. “Kemudahan yang diberikan digital banking harus diikuti dengan peningkatan keamanan dan kualitas yang berkelanjutan dari penyedia layanan,” kata dia.

Layanan digital perbankan juga menyasar pelaku usaha produktif. Bank Mandiri, dengan layanan Kopra, menyediakan pusat informasi dan transaksi bisnis di segmen wholesale. Hingga kuartal I 2022, Bank Mandiri mencatat pengguna Kopra lebih dari 43 ribu nasabah dengan transaksi Rp 6.200 triliun. Mayoritas users Kopra tetap dari Jawa, yakni lebih dari 27.600 orang, disusul Sumatera dan Kalimantan, 6.800 dan 4.000 nasabah. “Putaran uang beredar dan aktivitas transaksi bisnis yang men-drive trigger deal atau transaksi. Pusat bisnis masih di Jawa, “ kata Panji Irawan Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri.

Suasana sepi gedung perkantoran masa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi jilid 2 di kawasan Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Senin 12 Oktober 2020. Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12 - 25 Oktober 2020. TEMPO/Subekti.

Kini, hampir semua layanan dasar perbankan seperti pembukaan rekening dilakukan tanpa tatap muka. Kemudahan ini diharapkan memudahkan masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi hingga di pelosok. Pada layanan digital Bank Commowealth, selain membuka rekening, fitur jual beli produk keuangan juga disediakan. “Dengan layanan wealth management, nasabah bisa bertransaksi reksa dana hingga obligasi kapan saja dan di mana saja,” kata Head of Marketing, Branding & Digital Products Bank Commonwealth Lia Rosmalia.

Bank Indonesia memprediksi transaksi layanan digital banking tahun ini mencapai Rp 48,6 ribu triliun, naik 46 persen dari tahun sebelumnya. Uang elektronik juga ditaksir Rp 334 triliun, naik 16 persen dari 2021. Perkiraan ini tak lepas dari proyeksi perkembangan e-commerce Rp 530 triliun di 2022. Sayangnya kue besar pasar ekonomi digital ini hanya dinikmati sebagian masyarakat.

Semakin Tumbuh, Semakin Tertinggal

Inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital tak bisa dipisahkan dari pemerataan sinyal dan akses internet. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Latif mengatakan tidak mudah membangun infrastruktur digital di desa-desa terpencil.

Tantangannya adalah kondisi geografis alam, persoalan logistik, transportasi, dan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia). Dia mengakui banyak desa di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) belum memiliki jalan yang layak dan jangkauan listrik.

Seorang siswa menggunakan layanan panggilan video melalui telepon pintar dalam pembelajaran daring sekolah di Pulau Sabira, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan dapat membangun 9.113 BTS 4G hingga 2022 sehingga jaringan internet 4G dapat dihadirkan di 12.548 desa/kelurahan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), agar kesenjangan digital di Tanah Air dapat dipangkas. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

"Sehingga pengiriman material ke lokasi BTS sinyal 4G banyak dilakukan dengan berjalan kaki dan menggunakan gerobak atau menggunakan perahu-perahu tradisional untuk menyeberangi lautan atau sungai-sungai," tutur Anang. Di pegunungan Papua, transportasi udara untuk sarana pengangkutan material dan peralatan hanya satu-satunya pilihan.

Dia menuturkan ketersediaan transportasi tidak sebanding antara jumlah material. BAKTI mencatat BTS yang dibangun di Papua dan Papua Barat mencapai 65 persen. Kementerian Kominfo memasang target 2.300 BTS 4G beroperasi di tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan Rp 11 triliun untuk keseluruhan pembangunan di 4.200 lokasi.

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot mengatakan implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden No. 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Di antaranya adalah program perluasan akses keuangan daerah dengan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pendirian Jamkrida dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di daerah serta kegiatan sosialisasi dan edukasi produk dan layanan jasa keuangan.

“Dengan berbagai program ini dan dukungan digitalisasi pada ekosistem keuangan dari hulu dan hilir, dapat mempercepat perluasan akses keuangan didaerah.”

Bank Papua. Instagram/@bankpapua_id

Khusus di wilayah timur, misalnya Papua, pemerintah menyalurkan kredit melalui PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), dengan plafon Rp10 juta dan suku bunga yang disubsidi penuh pemerintah daerah (suku bunga asli 5 persen per tahun). Nantinya debitur binaan pemda yang memiliki usaha mikro tetap mendapat pinjaman meski tidak memiliki agunan yang cukup. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pemberi kredit informal atau ilegal.

Data OJK pada 2019 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Indonesia mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Otoritas menargetkan tingkat indeks inklusi keuangan nasional mencapai 90 persen di 2024. Untuk mengejar target ini, edukasi literasi keuangan dilakukan secara daring agar memperluas partisipasi.

Antiklimaks Digitalisasi

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui edukasi secara daring menemui hambatan karena jaringan internet terbatas di daerah. “Kami juga melakukan edukasi melalui media sosial, baik Instagram, Twitter, dan yang lain. Ini agar edukasi semakin masif dan menjangkau semakin banyak orang,” kata dia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan inti dari inklusi keuangan adalah bunga kompetitif yang timbul dari pemerataan akses layanan keuangan. Kehadiran bank digital, kata dia, malah membuat perang suku bunga untuk menarik dana simpanan. Tingginya bunga yang diberikan, mengharuskan Bank Digital memasang bunga pinjaman lebih tinggi. Tak heran jika bank digital menyasar pembiayaan konsumsi atau BNPL (buy now, pay later). Tingginya pengguna paylater muncul dari pertumbuhan e-commerce.

Menurut Bhima, skema bisnis bank digital masih berada di ‘tempat aman’. Buktinya, bank digital ramai-ramai mengandeng platform layanan investasi seperti pembelian reksa dana, saham, obligasi hingga kripto. “Fee based income di sana gede,” kata dia .Fee based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi jasa perbankan selain dari pendapatan bunga kredit.

Alih-alih menyasar peluang di kawasan yang belum dijangkau perbankan, kata Bhima, bank digital justru mendisrupsi dan berebutan dengan pemain lama di pasar yang telah ada. Pesta ekonomi digital yang tersentralisasi ini bagian dari kesenjangan konektivitas, dan pola pembangunan di Indonesia. “70 persen peredaran uang ada di Jabodetabek, perusahaan tambang dan perkebunan yang lahannya di daerah berkantor di sini,” kata dia.

Pelaku usaha menunjukkan katalog online produk sepatu berbahan tenun songket milik merk Nadina Salim mitra Binaan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dipajang di salah satu gerai UMKM di Palembang, Sumsel, Senin, 20 Juli 2020. PT Pusri mendorong Mitra UKM binaan untuk dapat meningkatkan promosi melalui platform online di tengah krisis akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Feny Selly

Digitalisasi dapat menjadi harapan pemerataan ekonomi. Namun, digitalisasi hanyalah alat, keberhasilannya ditentukan oleh aktor (pelaku digital) dan regulator (pemerintah). Semoga semangat digitalisasi tegak lurus dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4, ‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan serta dengan menjaga keseimbangan kesatuan ekonomi nasional’.