Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus meminta Presiden Joko Widodo menimbang empat hal sebelum memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Keempat hal yang harus diperhatikan Presiden Jokowi adalah masalah lahan, sumber daya manusia, ketimpangan sosial, hingga kepastian bagi investor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pertama, soal lahan ini hubungannya dengan spekulan,” ujar Ahmad saat dihubungi pada Jumat, 16 Agustus 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Heri memandang harga lahan yang melambung pasca-pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota bakal rentan dimainkan oleh spekulan. Akibatnya, harga lahan yang dijual berada di batas tak wajar, bahkan tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP.
Kedua, ihwal sumber daya manusia. Ahmad memperkirakan bakal banyak penduduk lokal di Kalimantan yang beralih profesi setelah pemerintah melancarkan rencana pemindahan ibu kota. Masyarakat yang semula bekerja di sektor perkebunan dimungkinkan bakal beralih ke sektor lain bila lahannya terdampak pembangunan. Selain itu, masyarakat yang bekerja di bidang pertambangan juga mungkin bakal bergeser ke sektor lain.
Dengan begitu, kata Ahmad, perlu penguatan kemampuan SDM supaya lebih adaptatif terhadap perubahan. “Supaya SDM kita bisa siap kerja di mana pun dan mereka tidak menganggur,” tuturnya.
Ketiga, soal ketimpangan sosial. Problem ini, menurut dia, bukan lagi lagu baru dalam proyek pembangunan kota anyar. Ketimpangan sosial pun berpotensi mempertebal angka rasio gini. Dengan begitu, pemerintah mesti memiliki agenda pembangunan yang berkonsentrasi terhadap masyarakat miskin di sekitar ibu kota anyar.
Keempat soal investasi. Ahmad berpendapat,
semestinya pemerintah segera memastikan titik pasti ibu kota supaya investor tidak terlalu lama menunggu. Selain itu, pemerintah mesti memiliki agenda yang jelas untuk ibu kota lama agar investor yang akan masuk ke Jakarta dan sekitarnya tidak ragu-ragu.
“Harus ada kepastian apakah dengan adanya ibu kota baru enggak akan mengganggu aktivitas ekonomi di ibu kota lama yang menyebabkan inevstor akhirnya menunda investasinya,” ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Jumat, 16 Agustus 2019. Pernyataan itu ia sampaikan dalam akhir bagian sebelum ia menutup pidatonya.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” tutur Jokowi di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
Jokowi beralasan pemindahan ibu kota merupakan upaya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Sebab, menurut dia, ibu kota bukan hanya simbol identitas, melainkan juga cermin kemajuan bangsa.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | HENDARTYO HANGGI
Foto 
