Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Kebijakan Hilirisasi Nikel Dinilai Dorong Aktivitas Ekspor Ilegal, Pengamat: Serapan di Domestik Belum Siap

Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menanggapi soal ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke Cina yang diungkapkan oleh KPK.

2 Juli 2023 | 16.09 WIB

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
Perbesar
Ilustrasi smelter nikel. REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro menanggapi soal ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih nikel ke Cina yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai hal ini berkaitan dengan kebijakan hilirisasi industri nikel berbasis larangan ekspor. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Pasalnya, ucap Komaidi, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan membangun serapan di dalam negeri. Padahal, regulasi tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Artinya kebijakan ini sudah cukup lama. Seharusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjuangnya, termasuk serapan di domestiknya," ucap Komaidi saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Juli 2023. 

Bila serapan domestik tidak siap, ia menjelaskan hal tersebut akan berpengaruh pada mekanisme harga yang wajar. Hal-hal itu lah yang berpotensi mendorong adanya ekspor ilegal. Ditambah aktivitas operasional terus berjalan, sehingga pengusaha perlu perlu membiayai kegiatan produksi mereka seperti gaji karyawan dan sewa peralatan.

Alhasil bila tidak ada pemasukan, tutur Komaidi, pengusaha mau tidak mau harus mencari solusi demi membiayai kegiatan operasi mereka. Dengan demikian, apabila serapan di dalam negeri tidak maksimal, pengusaha akan berusaha menjual produk mereka termasuk melalui ekspor secara ilegal. 

"Sementara bila tidak ada serapan, maka pengusaha terpaksa membuang hasil produksinya," kata dia. 

Sehingga Komaidi menilai bukan kebijakan hilirisasi yang menjadi persoalan, melainkan kesiapan pemerintah dalam menunjang serapan di dalam negeri. Bila kebijakan hilirisasi ini disertai kesiapan penyerapan domesti, menurutnya, langkah ini justru bagus untuk industri di Tanah Air. 

Tetapi, ia menekankan kebijakan tersebut  harus disertai dengan mekanisme harga yang wajar untuk para pihak yang terlibat. Termasuk untuk para penambang yang selama ini kemungkinan terbiasa menggunakan harga internasional. 

Karena itu, menurut Komaidi, pemerintah perlu membuat paket kebijakan yang jelas. Seperti, aturan harga domestik, diskon, insentif, dan perhitungan pajaknya. 

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus