Kemenkeu Izinkan Dana Reboisasi Dipakai Mengatasi Kebakaran Hutan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) DR (Dana Reboisasi) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Dengan demikian, keputusan untuk mengalokasikan DBH DR ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi kewenangan Gubernur yang telah menerimanya, bukan lagi di Kementerian Keuangan. “Kewenangan ada di daerah dari segi pengalokasian ke unit yang ditangani,” kata Prima saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Sebelumnya permintaan datang dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, Christianus Lumano. Ia berharap DBH DR tahun 2020 bisa diarahkan sebagian untuk lembaganya. Tak hanya untuk BPBD, Christianus juga berharap dana yang diberikan kepada setiap daerah tersebut juga bisa diberikan sebagian pada TNI dan Polri.

“Bukan hanya untuk kehutanan, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin,” kata Christianus saat dihubungi.

Permintaan ini diajukan Christianus karena selama ini tidak ada sama sekali DBH DR yang dialokasikan oleh Kemenkeu kepada BPBD. Kondisi ini membuat upaya pencegahan kebakaran hutan tidak maksimal. Walhasil, kebakaran luas kembali terjadi saat ini.