Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Kenaikan UMP Tidak Sebanding Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok? Ini Datanya

Kenaikan UMP dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Berikut datanya.

24 November 2023 | 16.35 WIB

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Perbesar
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Tercatat rata-rata kenaikannya secara nasional sebesar 2 sampai 4 persen. Kenaikan UMP terbesar terjadi di Maluku Utara yaitu Rp 221.000 dan terendah di Gorontalo yaitu Rp 36.000. Kenaikan ini ditentang kaum buruh karena dinilai tak sebanding dengan lonjakan harga sejumlah bahan pokok, khususnya pangan. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Formula UMP 2024 diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam beleid ini, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu atau yang disimbolkan alfa ini nilainya adalah 0,1 sampai dengan 0,3. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Konfederasi Serikat buruh menyebut penetapan UMP 2024 terlalu rendah karena tak selaras dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan harga beras naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen, sewa rumah naik 50 persen. Ia pun merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan inflasi makanan kenaikannya lebih dari 25 persen. 

Berdasarkan data BPS per Oktober 2023, kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi bulanan terbesar adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,55 persen dan andil inflasi 0,07 persen. 

Selain itu, komoditas lain yang juga menyumbang laju kenaikan harga bulanan terbesar adalah beras, dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen, bensin sebesar 0,04 persen seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM non subsidi, cabai rawit 0,03 persen, dan tarif angkutan udara 0,02 persen.

BPS juga mencatat beras menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada Oktober 2023. Inflasi beras sebesar 1,72 persen dengan andil sebesar 0,06 persen. Secara akumulatif, selama tahun 2023 beras juga menyumbang andil inflasi terbesar, yaitu 0,49 persen. Beras merupakan salah satu komoditas penyumbang andil inflasi terbesar selama tiga bulan berturut-turut sejak Agustus sampai Oktober 2023.

Beras pun menjadi salah satu komoditas utama penyebab inflasi komponen volatile food  atau harga bergejolak dengan inflasi 1,72 persen dan andil 0,06 persen. Dua komoditas lain yang menjadi menjadi penyebab inflasi komponen volatile food  adalah cabai rawit dan cabai merah. 

Cabai rawit sepanjang Oktober 2023 mengalami inflasi 19,59 persen dengan andil 0,03 persen, dan cabai merah mengalami inflasi 3,98 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi Oktober 2023.

RIANI SANUSI PUTRI | YOHANES MAHARSO



 

Riani Sanusi Putri

Lulusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Menekuni isu-isu pangan, industri, lingkungan, dan energi di desk ekonomi bisnis Tempo. Menjadi fellow Pulitzer Center Reinforest Journalism Fund Southeast Asia sejak 2023.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus