atau cari berdasarkan hari
Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pabrik menjamin kesehatan buruh lantaran rentan terpapar corona.
Kinerja industri tekstil belakangan melesu akibat terkena dampak wabah Virus Corona alias Covid-19. Bagaimana nasib THR buruh tekstil?
Aliansi masyarakat di Yogyakarta kembali menggelar unjuk rasa Gejayan Memanggil. Menyerukan gagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja.
Kepolisian Resor Kota Tangerang hari ini menetapkan empat tersangka kekerasan di muka umum dan penghasutan terhadap sesama buruh di PT IKA.
Menjelang demo buruh menentang omnibus law RUU Cipta kerja terjadi keributan antarkelompok. Pelapor dari KSPSI disebut sudah memaafkan.
Tanggal mogok nasional sedang dibahas bersama serikat buruk dan pekerja yang beraliansi dalam gerakan cabut omnibus law RUU Cipta Kerja.
Sepuluh orang peserta aksi tolak Omnibus Law tersebut ditangkap pada dini hari tadi.
Setelah demo Omnibus Law, 10 buruh di Tangerang ditangkap polisi. Mereka dituding membuat keributan saat sweeping di salah satu perusahaan.
Serikat buruh sepakat untuk menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI untuk melawan Omnibus Law.
Sedikitnya ada tiga poin utama Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai berpotensi membuka ruang eksploitasi terhadap buruh.
Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum mengakui formula baru upah minimum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk menjamin investor tak pergi.
Luhut menegaskan, publik harus membaca draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibuat pemerintah dan telah diterima oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani.
Dalam RUU Cipta Kerja hanya disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari kerja.
"Saya memohon teman-teman, ayo ruang dialog dibuka," kata Menteri Ida Fauziyah soal rencana demo oleh buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai penolakan buruh atas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan bagian dari dinamika publik.
BPJS Watch meminta DPR melibatkan buruh dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai tak transparan.
KSPI tegas menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.
Pemerintahan Jokowi mengakui ada pemotongan besaran pesangon PHK bagi pekerja atau buruh dalam Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai sweetener hanya dalih pemerintah meniadakan jaminan sosial.
Said Iqbal menyatakan KSPI menolak draft RUU Cipta Kerja karena beberapa alasan.
