atau cari berdasarkan hari
Kepanitiaan yang selama ini dikenal sebagai Satuan Tugas Omnibus Law itu masih belum berjalan.
Menkopolhukam Mahfud MD sudah menduga rencana pemerintah membuat RUu Cipta Lapangan Kerja dalam bentuk Omnibus Law akan didemo.
Pasalnya, RUU Omnibus Law mengatur penurunan nilai pesangon hingga di bawah yang diatur oleh Pemroa
Kepala KSP Moeldoko menjanjikan audiensi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Audiensi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kalangan pekerja dan pengusaha terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut.
Kelompok serikat buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR menolak Omnibus Law hari ini.
Penerapan RUU Omnibus Law dikhawatirkan hanya akan merugikan para kaum buruh karena banyak hak-hak buruh yang dikerdilkan.
Sejumlah elemen buruh akan menggelar demo di Gedung DPR Senin, 20 Januari 2020 hari ini.
Buruh mengaku tak dilibatkan dalam pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja.
Kelompok buruh menolak Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law yang akan dibahas pemerintah dan DPR RI.
Riden Hatam Aziz menilai pemerintah tidak demokratis dalam pembahasan undang-undang omnibus law.
Buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Buruh menganggap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merugikan mereka.
Penerapan sistem upah per jam, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, bisa membuat buruh menerima upah bulanan di bawah nilai upah minimum.
KSPSI) meminta pemerintah melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mempersilakan buruh berunjuk rasa atau demo terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2020, asalkan
Buruh menuntut Ridwan Kamil mencabut satu poin dalam surat keputusan soal upah.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan surat keputusan tentang UMK tetap ditanggapi buruh dengan melakukan unjuk rasa.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan terkait keputusannya yang menyetujui kenaikan upah minimum kota (UMK) 2020
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, mengkritik "surat cinta untuk para buruh tercinta" yang ditulis Ridwan Kamil.
