Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap alasan utama yang menyebabkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum menjangkau wilayah Papua. Dadan mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dipengaruhi oleh tiga hal esensial, yang salah satunya tidak dimiliki oleh wilayah Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada tiga hal yang penting dalam program ini. Satu, anggaran. Dua, sumber daya manusia. Tiga, infrastruktur. Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur yang belum," kata Dadan saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX pada Senin malam, 3 Februari 2024. Saat ini Dadan mengklaim pemerintah sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah segera menerima manfaat MBG.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan kedua wilayah itu termasuk yang diprioritaskan. Usaha pemerintah, kata Dadan, dalam mempercepat capaian target MBG dilakukan dengan penambahan dapur dan kerjasama lintas sektor. Dadan menarget sebanyak 1,5 juta orang akan menikmati makan bergizi gratis pada pertengahan Februari. Hal itu menyusul rencana penambahan sekitar 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di bulan yang sama
Sementara itu,per 3 Februari 2025 realisasi penerima MBG sebanyak 730 ribu orang dengan jumlah SPPG mencapai 245 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dadan menyebut dari target penerima manfaat MBG sebesar 82,9 juta orang per 2025 telah tercapai 0,8 persennya.
"Kalau nanti pertengahan Februari 1,5 persen. Itu berarti kurang 98,5 persen. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8 persen," kata Dadan.
Dosen Institut Pertanian Bogor itu juga menyampaikan pemerintah akan mengajak beberapa lembaga negara dan ormas keagamaan untuk kerja sama demi mempercepat capaian MBG. Adapun lembaga yang disebut oleh Dadan di antaranya Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), lalu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Pada kesempatan yang sama, Dadan memastikan BGN akan memaksimalkan penyerapan APBN sebesar Rp71 triliun. Ia enggan mengomentari kelanjutan wacana penambahan dana MBG sebanyak Rp100 triliun yang ia usulkan sebelumnya.
Pilihan Editor: 5 Kondisi Gawat Darurat yang Ditanggung BPJS Kesehatan
Foto 
