Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan sedikitnya terdapat delapan tantangan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, masyarakat belum melihat pentingnya koperasi. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Hal itu menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat akan pentingnya koperasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tantangan kedua adalah persepsi negatif tentang koperasi. Budi Arie menyoroti bagaimana masyarakat menaruh persepsi negatif terhadap koperasi imbas kasus bermasalah dan pinjaman online ilegal berkedok koperasi.
Ketiga, masyarakat yang menganggap koperasi kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Tantangan keempat adalah skala ekonomi dan potensi setiap desa yang berbeda-beda.
Berikutnya, tantangan kelima adalah keterbatasan pengetahuan dan kredibilitas SDM pengelola koperasi. Budi Arie menyoroti keterbatasan pengetahuan pengelola dan juga persoalan kredibilitas jadi penyebab maraknya pelanggaran dalam badan koperasi. "Tantangan terberat kita adalah rendahnya SDM,” tuturnya.
Keenam, adanya kemungkinan elite capture dalam pembentukan dan kepengurusan koperasi. Tantangan ketujuh adalah adanya risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan koperasi. Terakhir, tantangan kedelapan adalah soal keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi ke depan.
Meski ada delapan tantangan itu, Budi Arie memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memitigasi risiko, termasuk meminimalkan potensi kegagalan. “Ini kita percepat tapi untuk operasional kita harus hati-hati dan tidak menghilangkan aspek prudent termasuk menyiapkan mitigasi risiko," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis.
Budi Arie mengatakan telah dan akan terus melakukan mitigasi risiko. Adapun mitigasi risiko itu berupa optimalisasi penggunakan teknologi saat monitoring dan evaluasi setelah Koperasi Merah Putih beroperasi.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan dan pendampingan secara integratif dan berkelanjutan terus dilakukan. "Saya optimistis kalau sistem diperkuat, masalah fraud bisa diatasi."
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya telah menjalin kesepakatan dengan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung untuk mitigasi potensi fraud atau mismanagement. "Berdasarkan disibility study, kopdes/kel ini cenderung akan untung," kata Ferry.
Pilihan Editor: Risiko Bisnis Koperasi Desa Merah Putih
Foto 
