Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal keberlanjutan program serta kebijakan ekonomi RI di periode pemerintahan baru. Airlangga menyampaikan perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik, dan keberlanjutan kebijakan setelah Pemilu yang digelar pada 14 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Airlangga menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri Asia House, yakni perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris. Asia House yang banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan secara regular mengundang menteri dan pengambil kebijakan Indonesia untuk diskusi dinamika politik dan ekonomi sebagai kompas investasi mereka di RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terkait hasil Pemilu, Airlangga menjelaskan kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah Indonesia akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik.
"Seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV (kendaraan listrik), Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya," kata Airlangga di London dalam keterangan resmi pada Selasa, 30 April 2024.
Airlangga menekankan, besarnya wilayah Indonesia dan tambahan 5 juta penduduk per tahun sebagai modal besar bagi negara. Perekonomian Indonesia, kata dia, tumbuh sekitar 5 persen selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.
"Perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5 persen pada tahun 2024 dan seterusnya, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen," ujarnya.
Selanjutnya: Menurut Airlangga, kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia....
Menurut Airlangga, kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat. Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, lalu Fitch, dan JCR memberikan rating BBB stabil pada Maret 2024.
Selain itu, ketahanan sektor eksternal Indonesia juga tetap terjaga. Hal ini ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi, yakni US$ 136 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir, sebesar US$ 870 juta pada Februari 2024.
Diskusi ini juga membahas kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya. Proses aksesi Indonesia ke OECD, kata Airlangga menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.
Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. "Keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM."
Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya. “Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” tuturnya.
Menurut Airlangga, penerapan EUDR jelas akan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia. Misalnya seperti kakao, kopi, karet, produk kayu dan minyak sawit. "Langkah pemerintah Indonesia tersebut telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya AS."