Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Lampu kantor di lantai 30 gedung APL Tower, Jakarta Barat kerap menyala lebih lama dari tetangganya. Kantor itu disewa oleh PT Fiberhome Technologies Indonesia, yang menggarap proyek jumbo base transceiver station (BTS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami biasanya bekerja sampai pukul 18.00 WIB atau bisa lebih malam,” kata seorang pegawai yang keluar salah satu ruangan, Kamis sore, 9 Juni 2022. Seluruh lantainya berkarpet abu-abu. Tampak lebih dari lima orang duduk terpisah kubikal. Suasananya lebih nyenyat, hanya ada dua-tiga orang sesekali mengobrol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di sampingnya ruangan itu, tampak bilik bertulis meeting room 1. Luasnya empat kali lebih kecil, 3x3 meter berdinding kaca dengan stiker sandblast. Di dalam ruangan, ketiga pria berbicara dengan bahasa mandarin.
Fiberhome, perusahaan telekomunikasi asal Cina, berkantor di area komersial Central Park. Fiberhome ikut dalam proyek pemerintah untuk membangun BTS di bawah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
Pemerintah memiliki target mendirikan 7.904 BTS 46 dengan anggaran Rp 28,3 triliun hingga 2022. Proyek ini mulai berjalan pada akhir 2020 dan anggarannya berasal dari setoran perusahaan telekomunikasi kepada Bakti.
Menggandeng PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra) dan PT Multi Trans Data (MTD), FiberHome memenangi tender proyek BTS untuk mengerjakan paket I dan II di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, Maluku, dan Sulawesi. Konsorsium Fiberhome mengerjakan pembangunan BTS di wilayah non-Papua untuk memperluas jaringan Internet 4G di 2.700 desa dan kelurahan.
Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa di Sumatera (area 1), 456 desa di NTT (area 2), dan 776 desa di Kalimantan (area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa di Sulawesi (area 4) dan 800 desa di Maluku (area 5). Pada 2021, semestinya Fiberhome sudah menggelarkan total 1.493 sites.
Namun hingga akhir Maret 2022, pekerjaan pembangunan BTS jauh dari target. Bila secara keseluruhan pembangunan BTS baru menyentuh 42,6 persen, capaian tower yang dibangun konsorsium Fiberhome hanya kelar separuh atau 51 persen. Sedangkan capain radio frequency system (RFS-nya) hanya 27,5 persen.
Bermasalah dengan Kontraktor
Pekerjaan BTS belum menunjukkan perkembangan signifikan walau pada akhir tahun lalu pemerintah sudah menyetujui perpanjangan jangka waktu pengerjaan tower. Saat itu, pembangunan BTS tahap pertama disetujui hingga Maret 2022. Agar target tak molor berkepanjangan, sebenarnya pemerintah sudah mencairkan biaya proyek pada akhir tahun anggaran 2021. Sebagai syarat, para kontraktor diminta menyerahkan bank garansi.
Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul Bakti Feriandi Mirza mengatakan proyek pembangunan BTS di luar wilayah Papua terhambat masalah rantai pasok material dan komponen telekomunikasi. Selama pandemi Covid-19, kontraktor kesulitan memperoleh mikrocip yang didatangkan dari beberapa negara, seperti Cina.
“Ada kelangkaan mikrocip, itu efek domino dari Covid-19 karena produksi menjadi berkurang," kata Feriandi saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.
Hambatan di luar Papua berbeda dengan Papua. Di wilayah Papua, penyelesaian pembangunan BTS oleh konsorsium Lintas Arta, Huawei, dan SEI serta IBS dan ZTE itu sempat terkendala beberapa masalah keamanan. Feriandi bercerita entitasnya sempat diminta menghentikan sementara proyek pembangunan BTS oleh Kepolisian Daerah Papua setelah tragedi penembakan delapan pekerja Palapa Ring Timur.
“Plus ada kejadian lain, insiden kecil di berbagai area di Provinsi Papua. Intinya kamu bukan ingin menempatkan pekerja di risiko yang sama,” ucap dia.
Masalah penyelesaian BTS di wilayah non-Papua yang digarap konsorsium Fiberhome menjadi sorotan. Baru-baru ini, subkontraktor konsorsium Fiberhome, PT Semesta Energy Services (SES), menyegel tower di beberapa titik di Natuna dan NTT karena belum menerima pembayaran dari Pool Konstruksi Terbarukan. Padahal pekerjaannya sudah hampir rampung. PKT sebelumnya menyerahkan 206 sites pekerjaannya kepada SES.
Pada Maret 2022, SES tercatat mengerjakan 61,7 persen, namun pembayarannya baru dipenuhi 35 persen. Bakti kemudian memanggil Fiberhome akibat sengkarut masalah pembayaran subkontraktor sampai di meja Menteri Kominfo. SES berkirim surat kepada Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate pada April 2022.
“Kami minta selesaikan, itu kan masalah ‘rumah tangga’ konsorsium dengan kontraktornya,” kata Direktur Utama Bakti Anang Latif.
Denda Puluhan Miliar
Akibat molornya target pembangunan BTS, konsorsium Fiberhome harus membayar denda pengembalian uang kepada pemerintah senilai puluhan miliar rupiah. “Lebih dari Rp 50 miliar denda itu semua total,” kata Anang.
Head of Project Management Implementation Fiberhome Telkom Infra MTD Consorium, Wang Tao, mengatakan perusahaannya terus berupaya merampungkan target pembangunan BTS. “Saat ini pembangunannya sudah 76 persen,” katanya.
Dia menyebut Fiberhome memiliki aturan ketat mengenai proses pembayaran kepada kontraktor maupun subkontraktor. “Dan kami selalu membayar tepat waktu untuk setiap pembayaran jatuh tempo kepada pemasok serta subkontraktor Fiberhome,” ucapnya.
Sementara itu, Anang Latif mengatakan target pembangunan BTS 4G untuk paket I dan 2 yang terlambat dikerjakan oleh konsorsium Fiberhome bakal rampung pada Oktober 2022. Sedangkan paket lainnya yang mencakup paket 3 garapan konsorsium Huawei akan selesai pada Juli 2022 dan paket IV serta V yang digarap konsorsium IBS dan ZTE akan kelar pada Desember mendatang.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | VINDRY FLORENTIN | KHAIRUL ANAM
Baca: Komisi I DPR Soroti Molornya Pembangunan Tower BTS Bakti Kominfo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
