Pemerintah Berharap Tak Ada PHK di Chevron  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri segera memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan minyak dan gas yang melakukan pemutusan hak kerja (PHK), seperti British Petroleum dan Chevron. 

"Tentang Chevron, nanti akan dipanggil dan dikoordinasikan dengan SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," katanya setelah rapat Daftar Negatif Investasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.

Ia mengatakan akan melakukan konsolidasi dan pemanggilan untuk memverifikasi laporan yang diberikan perusahaan migas tersebut. "Prinsipnya, pemerintah berharap jangan ada PHK dulu. Kita diskusikan solusi apa yang terbaik," ujarnya.

Ihwal adanya kemungkinan pemberian insentif, ia mengatakan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sudah memberi insentif untuk dunia usaha. Menurut dia, pemutusan hak kerja ini murni karena harga minyak dunia yang terus turun. 

"Paket kebijakan sudah memberikan banyak insentif. Tapi ini hal lain terkait dengan penurunan harga minyak dunia. Makanya, kami koordinasikan agar pekerja tidak jadi korban," tuturnya.

Senin, 1 Februari 2016, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Amien Sunaryadi mengatakan sudah menerima laporan terkait dengan perusahaan yang memutuskan hubungan kerja, yakni British Petroleum dan Chevron. Amien menyatakan sejauh ini Chevron, perusahaan migas asal Amerika Serikat, sudah mengajukan permohonan PHK sebanyak 1.200 orang.

Langkah PHK, ujar Amien, sulit dihindari di tengah lesunya harga minyak. Amien mengatakan belanja modal dan biaya operasional Chevron terpaksa ditekan. Salah satunya mengurangi eksplorasi. Dalam setahun terakhir, harga minyak dunia merosot tajam. Sempat menyentuh ke level di bawah US$ 30 per barel, kini harga minyak mentah dunia berada di posisi US$ 32,57 per barel.

ARKHELAUS WISNU