Saling Silang Sawit di Kawasan Hutan

TENGGAT penyelesaian masalah perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan tinggal hitungan hari. Pada 2 November 2023, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semua perusahaan sawit yang menempati kawasan hutan harus sudah memenuhi persyaratan perizinan.

Perusahaan sawit yang kegiatan usahanya sudah terbangun di kawasan hutan produksi tapi tidak memiliki izin diperkenankan tetap beroperasi asalkan mengurus pelepasan kawasan hutan dan membayar sanksi administratif berupa denda. Proses penyelesaian ini sering pula disebut sebagai "pemutihan" izin perkebunan sawit.

Kebijakan ini dilatarbelakangi hasil audit industri kelapa sawit oleh BPKP yang menemukan 3,3 juta hektare lahan sawit atau sekitar 19,6 persen dari total 16,8 juta hektare lahan sawit di seluruh Indonesia berada dalam kawasan hutan. Lahan-lahan bermasalah tersebut hendak dilegalkan oleh pemerintah menggunakan mekanisme sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Baca juga: 11 Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia 2023, Indonesia Nomor 1

Saat ini, Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas Sawit) yang ditugasi memulihkan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak dari industri kelapa sawit—termasuk menentukan denda—terus melakukan pemeriksaan data perizinan perkebunan kelapa sawit.

Wakil Ketua II Satgas Sawit Agustina Arumsari menuturkan, pemerintah telah mengidentifikasi 1.027 perusahaan yang lahannya terindikasi berada dalam kawasan hutan. Daftar tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 sampai Nomor 14.

"Data tersebut selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja," katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu.