Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Boyolali - Industri pengolahan susu (IPS) nasional harus bisa menyerap semua susu peternak lokal. Itu merupakan salah satu yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan peternak sapi perah, pengepul susu, dan IPS yang digelar di Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Senin, 11 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan itu dipimpin langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman untuk merespons aksi ratusan peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Sabtu, 9 November 2024. Mereka menggelar aksi protes atas pembatasan kuota penjualan susu ke pabrik atau IPS.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengurus KUD Mojosongo, Sriyono menjadi salah satu perwakilan dari koperasi, peternak, dan pengepul susu Boyolali yang menghadiri rapat koordinasi pada Senin itu. Ia mengemukakan dalam rapat koordinasi kemarin Mentan mewajibkan semua IPS untuk menyerap 100 persen susu peternak lokal.
"Alhamdulillah ada titik temu. Pak Menteri (Mentan) mewajibkan semua IPS untuk menyerap 100 persen susu peternak lokal. Kalau ada yang melanggar, izin impor akan dicabut," ungkap Sriyono ketika dihubungi Tempo melalui ponselnya, Selasa, 12 November 2024.
Namun di sisi lain, ia mengatakan dari pihak peternak dan pengepul susu juga diwajibkan menjaga kualitas susu yang diproduksi. "Tapi dari IPS juga minta untuk kualitas tetap dijaga. Yang masih kurang harus diperbaiki," ucap dia.
Saat ditanya apakah per Selasa, 12 November 2024 ini, IPS sudah mulai menerima pasokan susu dari para peternak dan pengepul 100 persen, Sriyono mengungkapkan belum. Menurutnya, pihaknya juga masih menunggu kepastian dari IPS kapan mulai kembali menyerap semua susu dari peternak dan pengepul.
"Kemarin, harapan dari Kementan ya secepatnya, tapi memang IPS perlu koordinasi. Belum bisa per hari ini. Kami sudah konfirmasi juga dan hari ini belum bisa. Baru ada 1 IPS yang sudah mulai menerima 100 persen. Memang dari 5 IPS itu (yang membatasi kuota) diberi waktu sampai hari Kamis untuk memberikan jawabannya. Dan kalau ternyata masih ada pembatasan kuota juga maka impornya akan dibekukan," kata dia.
Ditanya soal produktivitas sapi perah saat ini, Sriyono mengakui jika dengan populasi sapi perah yang ada saat ini tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan nasional. Sehingga peternak lokal menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengimpor sapi-sapi perah. Dengan impor sapi tersebut pihaknya optimistis target peningkatan produksi susu ke depan dapat terealisasi.
"Kalau dengan sapi yang ada saat ini memang tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan total. Adapun untuk meningkatkan produktivitas peternak lokal banyak cara diantaranya dengan impor sapi dari pemerintah, juga dengan peningkatan kualitas SDM peternak juga," katanya.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati mengemukakan produksi susu segar Kabupaten Boyolali dahulu bisa mencapai 51 juta liter per tahun. Namun kini dengan produksi rata-rata 38 juta liter per tahun sebagai imbas wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu.
"Untuk populasi sapi perah di Boyolali ini sebelum PMK sampai sekitar 207 ribu ekor, sedangkan setelah PMK populasinya menjadi sekitar 148 ribu ekor," kata Lusia saat ditemui wartawan di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, Jumat, 8 November 2024.
Pilihan Editor: Efek Trump pada Kebijakan Moneter BI