Program Toko Tani Kementan Dianggap Gagal  

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai program Toko Tani Indonesia dari Kementerian Pertanian tak berjalan mulus. Rekomendasi tersebut diperoleh setelah Bappenas melakukan koordinasi program pemerintah bersama Badan Pusat Statistik, Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

"Toko Tani harus ditinjau lagi pelaksanaannya," ujar Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Roni Dwi Susanto di kantornya, Selasa, 26 Januari 2016.

Toko Tani Indonesia adalah program pembentukan semacam seribu koperasi yang menampung langsung panen petani, sehingga diharapkan dapat memperpendek rantai perdagangan pangan. Tujuan program yang dibentuk Agustus tahun lalu tersebut agar petani sebagai produsen pangan dapat memperoleh marjin keuntungan dan konsumen dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Menurut Roni, sejauh ini Toko Tani Indonesia tak membuahkan hasil yang diharapkan. Tujuan stabilisasi harga, kesejahteraan petani yang meningkat, dan harga pangan murah bagi masyarakat, malah berbuah harga pangan yang terus meningkat. Selain itu, kualitas pangan dan kesejahteraan petani malah memburuk kualitasnya.

Menurut pantauan Tempo, harga beras terus naik sejak Agustus 2015. Hingga Desember 2015, harga beras menanjak dari Rp 12.709 per kilogram menjadi Rp 13.217 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata nasional beras hingga saat ini ada di kisaran Rp 10.748 per kilogram.

"Kami sudah kasih tahu harusnya sedikit dahulu, jangan langsung banyak seperti ini," ujarnya. Musababnya, sebagai program yang baru, Kementerian Pertanian seharusnya menyiapkan terlebih dahulu proyek percontohannya. 

Roni mengatakan sudah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Kementerian Pertanian. Ia mengatakan Kementerian Pertanian berjanji akan memperbaiki program tersebut dengan meningkatkan kerja sama dengan Perum Bulog. 

Bekas direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengatakan setiap program pemerintah akan selalu diawasi Bappenas, KSP, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan BPKP. "Selanjutnya kami akan evaluasi program transmigrasi," ujar Roni.

ANDI RUSLI