Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Maybrat - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memulai pelaksanaan proyek Indonesia Terang. Program ambisius ini bertujuan menekan angka defisit listrik pada 2019.
"Indonesia timur menjadi prioritas," ujar Menteri Energi Sudirman Said saat peresmian proyek tersebut di Desa Temel, Maybrat, Papua Barat, pada Kamis, 21 April 2016. Peresmian berlangsung di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu area dengan defisit listrik terbesar, selain Maluku dan Nusa Tenggara.
Berdasarkan data Potensi Desa 2014 dari BPS, jaringan listrik PT PLN (persero) baru menjangkau 69.531 atau sekitar 85 persen dari 82.190 desa di Indonesia. Sebanyak 2.519 dari 12.659 desa tidak mendapatkan akses listrik sama sekali. Sebab, lokasinya terpencil di pedalaman dengan akses infrastruktur yang terbatas.
"Jadi alternatif terbaik adalah dengan optimalisasi potensi EBT (energi baru terbarukan) di daerah tersebut," kata Sudirman.
Pemakaian energi bersih saat ini juga terbilang mahal lantaran harga sumber energi konvensional sedang jatuh di pasar. Guna menggairahkan arus modal, Sudirman berjanji menyiapkan dua skema pendanaan.
Diketahui, dalam program listrik 35 ribu megawatt, pemerintah menargetkan penggunaan energi bersih meningkat hingga 23 persen. Porsi ini diharapkan semakin besar nantinya sehingga angka kerusakan lingkungan bisa ditekan.
Pembangunan berfokus pada perluasan transmisi listrik ke 10.300 desa dan pembangunan penyediaan listrik bagi 2.519 desa gelap. Dari total target tersebut, 6.926 desa atau sekitar 67 persen berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Total kapasitas yang perlu terpasang sebesar 350 MW, dengan asumsi konsumsi rata-rata listrik per hari 1,5 kWh per keluarga.
Sudirman mengatakan peluang ini paralel terhadap kebijakan PT PLN (Persero) yang melaksanakan regionalisasi pembangunan infrastruktur listrik. "Nanti program Indonesia Terang akan diwakili satuan tugas khusus untuk mengkoordinasi percepatan pembangunan,” ujarnya.
ROBBY IRFANY
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini