Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan negara dan pemimpin pemerintahan harus adil serta peduli terhadap rakyat miskin. Caranya dengan melakukan langkah-langkah serius guna meningkatkan taraf hidup kelompok tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli terhadap kemiskinan, justru negara dan pemimpin harus adil, peduli, melakukan langkah serius meningkatkan taraf hidup mereka," kata SBY dalam pidato di acara HUT Ke-17 Partai Demokrat di Jakarta, Senin malam, 17 September 2018.
SBY mengatakan menolong masyarakat miskin adalah kewajiban moral pemimpin. Negara, kata dia, harus mengutamakan rakyat yang sedang mengalami kesusahan.
Meski begitu, SBY menyebutkan bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting. "Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena dulu Demokrat juga melakukan pembangunan infrastruktur. Tapi sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan," kata SBY.
Lebih jauh SBY mengaku selama beberapa waktu belakangan dirinya beserta jajaran Partai Demokrat berkeliling Indonesia untuk mendengarkan rakyat. Dia mengaku mendengar keluhan rakyat terkait mahalnya harga bahan pokok, kecemasan pemuda atas lapangan pekerjaan hingga kekhawatiran dunia usaha atas penurunan bisnis dan besarnya pajak.
Selain itu SBY juga merasakan adanya kekhawatiran rakyat atas penegakan hukum khususnya korupsi yang dianggap kurang adil serta tebang pilih. Meskipun demikian. Partai Demokrat mengapresiasi pencapaian pemerintah di bidang infrastruktur, pendidikan serta kesehatan.
SBY sebelumnya mengklaim banyak kemajuan perekonomian Indonesia. Sejak 2004-2014 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen dan pengangguran turun dari 9,9 persen menjadi 5,7 persen.
“Kemiskinan juga turun dari 16,7 persen menjadi 10,96 persen, artinya kita bisa menurunkan angka kemiskinan sekitar 6 persen atau setara dengan 8,6 juta orang yang keluar dari jerat kemiskinan,” katanya.
SBY menjelaskan bahwa pendapatan per kapita naik lebih dari tiga kali lipat dari Rp 10,55 juta menjadi Rp 36,5 juta. Kenaikan tajam ini membuktikan bahwa kehidupan rakyat makin sejahtera.
Di sisi lain rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto, menurut SBY, juga menurun tajam dari 56,6 persen menjadi 25,6 persen, yang membuat Indonesia dapat melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya. “Atas pencapaian tersebut, sejak tahun 2008, Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia."
ANTARA
Foto 
