Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal rencana merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya berskala kecil yang berada di bawah PT Danareksa (Persero). Dia mengatakan belum ada rapat soal rencana tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Belum dirapatkan. Tapi sudah ngomong ada ide-ide dengan Menteri Keuangan tetapi belum diputuskan," ujarnya singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan ada Rabu, 7 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dia menegaskan hal itu masih berupa wacana. Basuki berujar pemerintah tengah mengevaluasi apakah memungkinkan bila sembilan BUMN Karya yang ada digabungkan.
Sebelumnya, Menteri Erick Thohir membeberkan rencana penggabungan BUMN Karya tersebut. Dia menyatakan akan melakukan merger BUMN Karya berskala kecil yang ada di bawah Danareksa. Sementara, BUMN Karya berskala besar dan tidak berada di bawah Danareksa, Erick berencana melakukan sinergi.
Misalnya, tutur dia, PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kemudian PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP dengan PT Wijaya Karya (Persero) atau PT Wika.
Erick menilai langkah tersebut dapat memperkuat cashflow perusahaan. Sebelumnya, Kementerian BUMN mengaku telah memiliki peta jalan atau roadmap yang disusun bersama Boston Consulting Group. Hasilnya, ada tiga konteks dalam penyusunan rencana ini.
Pertama, persoalan ketika pembiayaan jangka pendek harus membiayai proyek jangka panjang. Kedua, upaya refocus BUMN-BUMN Karya agar sesuai dengan expertise atau keahliannya. Sehingga tidak terjadi banting harga karena perebutan proyek. Ketiga, soal pelebaran bisnis yang tak selaras dengan keahlian perusahaan.
Menurut Erick, keputusan itu juga akan memperbaiki portofolio dan regrouping BUMN sektor karya. Dia juga berencana melakukan konsolidasi agar BUMN-BUMN karya bisa memiliki spesialisasi dan keahlian sejalan dengan regulasi industri konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dia pun berharap masyarakat tak lagi melihat sejumlah BUMN Karya hanya sebagai perusahaan yang memiliki utang menumpuk. Sehingga muncul persepsi perusahaan pelat merah ini akan bangkrut.
Pilihan Editor: Terkini: Chat Negosiasi LockBit dan BSI Diduga Bocor, KPK Beberkan 2 Modus Korupsi Terbanyak di Proyek Infrastruktur PUPR
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
