Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa, 17 September 2024 dimulai dengan kronologi penjualan pasir laut ke luar negeri yang dihentikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 dan kini dibuka kembali oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemudian Presiden Jokowi mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dilengserkan melalui musyawarah luar biasa atau Munaslub.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selain itu kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Supratman Andi Agtas tak memproses permohonan pengesahan kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. Ini Kronologi Ekspor Pasir Laut: Dihentikan Megawati dan Dibuka Lagi Jokowi
Ekspor pasir laut memiliki sejarah panjang. Dibuka pada tahun 1970-an untuk memenuhi kebutuhan Singapura, penjualan pasir laut ke luar negeri ini akhirnya dihentikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 karena dinilai merusak lingkungan.
Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu mencatat pasir laut yang diekspor mencapai 2 juta meter kubik setiap hari. Dari jumlah itu, yang legal hanya 900 ribu meter kubik. Walhasil, pemerintah diperkirakan merugi 330 juta dolar AS per tahun, demikian dilaporkan Majalah Tempo, 11 Juni 2023.
Menurut Majalah Tempo, dari hasil membeli pasir Indonesia, Singapura membuat delapan pulau kecil yaitu Seraya, Merbabu, Merliau, Ayer Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut dan Meskol menjadi Pulau Jurong. Seusai reklamasi, wilayah Jurong maju 3,5 kilometer ke arah barat daya.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Soal Kisruh Kadin, Jokowi Mengaku Belum Terima Surat dari Arsjad Rasjid
Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat dari Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dilengserkan melalui musyawarah luar biasa atau Munaslub. Sebelumnya, Arsjad Rasjid yang posisinya kini digantikan pengusaha Anindya Bakrie, mengaku berkirim surat kepada kepala negara.
“Belum sampai di meja saya (suratnya)” kata Jokowi ketika memberikan keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Ihwal kisruh yang terjadi buntut Munaslub, Jokowi meminta agar Kadin menyelesaikannya secara internal. Kepala negara tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya wartawan apakah ia akan membantu menyelesaiakn masalah tersebut. Jokowi hanya berujar, Kadin bukan organisasi politik tetapi organisasi pengusaha.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Kuasa Hukum Kadin Minta Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Hasil Munaslub
Kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Supratman Andi Agtas tak memproses permohonan pengesahan kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dia menilai Munaslub itu tak sah lantaran tak memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART.
“Kami minta untuk ditolak dan tidak diproses karena kami lampirkan bukti-bukti yang lengkap Munaslub itu ilegal dan tidak sah,” kata dia dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Dari Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024, Kadin memutuskan Anindya Novyan Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid. Putra konglomerat Aburizal Bakrie itu mengklaim telah mengantongi dukungan dari 21 Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa atau ALB Kadin Indonesia.
Baca berita selengkapnya di sini.
Foto 
