Terkini: Harga Semen di Papua Melejit karena BBM, Bos Pertamina Curhat Tanggung Beban Pertamax

Tak hanya semen, harga kebutuhan lainnya pun terkerek naik. Harga bahan pokok di kios-kios di pasar, kata dia, telah meningkat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Begitu juga dengan tarif angkutan umum baik darat, penyeberangan, laut, maupun udara. 

DPRD Jayawijaya, ucap Iwan, akan meminta dinas memantau fluktuasi harga komoditas untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi. "Kami di komisi akan panggil dinas terkait, lakukan pertemuan untuk antisipasi melonjak harga yang terjadi," katanya.

Baca selengkapnya di sini.  

2. Bos Pertamina Curhat Pertamax Tak Disubsidi Negara: Selisih Tak Diganti Pemerintah

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membantah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dijual pihaknya masih disubsidi pemerintah. Meskipun, dia menyatakan harga Pertamax masih diintervensi pemerintah supaya tidak mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Nicke menjelaskan, intervensi harga yang dilakukan pemerintah terhadap Pertamax itu semata supaya dampak gejolak harga minyak dunia tidak langsung direspons masyarakat dengan cara berbondong-bondong berailh ke Pertalite. Karenanya, Pertamina yang menanggung selisih harganya.

"Khusus Pertamax, selisihnya itu yang menanggung Pertamina, jadi tidak diganti (pemerintah)," kata Nicke saat rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Nicke mengatakan, selisih antara harga pasaran dengan harga yang dijual terhadap Pertamax harus ditanggung sendiri oleh Pertamina. Sebab, berdasarkan regulasinya, Pertamax tidak termasuk ke dalam Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), melainkan Jenis BBM Umum (JBU).

Baca selengkapnya di sini.

3. Cerita Bahlil: BKPM Kecelakaan Tidak Dipimpin Lulusan Harvard hingga Jadi Kelinci Percobaan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membagikan kisahnya sebagai tamatan Strata 1 (S1) STIE Port Numbay Jayapura yang kini menjabat sebagai pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju. Cerita ini ia bagikan sebagai gambaran bahwa tidak ada jaminan kampus bagus mempengaruhi kualitas mahasiswa. 

"Dalam sejarah peradaban kualitas seorang mahasiswa di kampus manapun, tidak ada jaminan kampus bagus itu melahirkan prodak bagus, enggak ada. Yang menjamin kualitas mahasiswa adalah mahasiswa itu sendiri," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat memberikan orasi ilmiah di STIE Port Numbay Jayapura, Papua, Sabtu, 10 September 2022.

Kisah ini ia harapkan bia menjadi contoh bagi kalangan mahasiswa lulusan universitas non-favorit atau universitas swasta di daerah, bahwa siapa saja bisa menjadi pejabat negara. Asal, memiliki kualitas yang baik sebagai mahasiswa hingga masuk dunia kerja.

Bahlil mengatakan, biasanya, pejabat yang memimpin sebuah kementerian merupakan tokoh lulusan universitas favorit atau universitas luar negeri. "Saya sering buat anekdot kepada BKPM bahwa BKPM kali ini kecelakaan, karena pimpinan sebelumnya itu tamatan Harvard, tamatan UI (Universitas Indonesia), tamatan luar negeri, dan itu hebat-hebat semua. Tapi kali ini dipimpina tamatan STIE Port Numbay," ucap Bahlil.

Baca selengkapnya di sini.

4. Stafsus Sri Mulyani Bantah Tudingan Fadli Zon soal Narasi Sesat BBM Naik

 Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membantah tudingan Fadli Zon yang menyebut narasi pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesat. Bantahan ini disampaikan Prastowo dalam sebuah utas di akun Twitter-nya, @prastow.

Menurut dia, tidak ada satu pun pejabat di Indonesia yang ingin menyesatkan masyarakat. Karena itu, dia merasa perlu meluruskan tudingan yang disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-parlemen DPR tersebut. 

"Saya perlu luruskan catatan Anda dalam “Narasi Menyesatkan”. Saya rasa kita sepakat tidak ada yang mau membuat masyarakat tersesat. Kita kerja buat Republik tercinta," kata Prastowo melalui cuitannya, Jumat, 9 September 2022.

Bantahan pertama, kata Prastowo, berkaitan dengan tudingan Fadli terhadap total subsidi BBM yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kepala negara dan bendahara negara acap menyampaikan APBN membengkak sampai Rp 502 triliun untuk subsidi BBM. Sedangkan kata Fadli, sebenarnya subsidi BBM dalam APBN hanya Rp 149,4 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Sandiaga Sebut Dampak Kenaikan Tiket Pesawat ke Pariwisata Tak Separah 2019

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.