Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membuka suara soal jumlah pengangguran yang melonjak menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini meningkat 1,11 persen atau sebanyak 0,08 juta orang bila dibandingkan dengan Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Yassierli menilai, untuk membandingkan data pengangguran yang harus menjadi patokan adalah persentasenya. “Jadi kalau kita bicara data, maka tingkat penggangguran itu turun,” ucap Yassierli kepada wartawan di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka pda Februari 2025 adalah 4,76 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 adalah 4,82 persen. Sehingga, terjadi penurunan sebesar 0,06 persen secara tahunan.
Meski demikian, Yassierli mengakui ke depannya ada tantangan berat untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi yang berimbas ke pasar tenaga kerja. Dia pun mengungkap sejumlah langkah pemerintah untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja.
Langkah pertama yaitu memetakan potensi lapangan kerja dari berbagai sektor. Yassierli mencontohkan, pertanian menjadi salah satu sektor dengan penambahan tenaga kerja terbanyak yaitu 890 ribu orang. Kemudian, kata dia, program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja.
Berikutnya, Yassierli menyebut informasi lowongan kerja harus dioptimalkan melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). “Setiap perusahaan itu wajib lapor di WLKP, tapi ini masih belum optimal,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan program apprenticeship secara masif untuk membekali pekerja dengan keahlian digital seperti kecerdasan buatan (AI), internet of things (IOT), dan pembuatan konten. Para pekerja nantinya akan dilatih dan diberikan eksmepatan untuk ikut dalam pendidikan berbasis proyek di perusahaan. Terakhir, pemerintah juga akan membekali para pekerja dengan keahlian wirausaha.
Foto 
