Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo mengatakan pemerintah berkomitmen menciptakan persaingan yang adil antara platform digital dan media konvensional. Dia menyebutkan meski perkembangan teknologi digital tak terelakkan, namun hal itu tidak boleh mengorbankan keberlangsungan industri media arus utama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Transformasi digital adalah keniscayaan, tetapi kami juga tidak akan membiarkan media konvensional mati perlahan,” ujar Angga kepada wartawan di kantornya, Jumat, 16 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan saat ini platform digital menikmati manfaat besar dari ekosistem Indonesia. Platform tersebut, kata Angga, beroperasi di pasar dalam negeri dan memanfaatkan infrastruktur yang dibangun oleh negara.
Angga menilai sudah semestinya kehadiran platform bisa menciptakan persaingan secara adil dalam ekosistem digital, terutama dengan media arus utama. “Mereka menggunakan pasar dan infrastruktur yang dibangun oleh negara, maka mereka juga harus memberikan kontribusi,” ujarnya.
Pemerintah, kata Angga, berencana mengajak asosiasi media untuk duduk bersama membahas solusi terbaik guna menjaga keberlangsungan industri media nasional. Upaya ini bertujuan untuk mencari model bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.
Dia menambahkan, langkah tersebut diambil di tengah kekhawatiran meluasnya dominasi platform digital global yang dinilai berpotensi menggerus pendapatan media lokal, terutama dari sisi iklan. “Kami ingin menciptakan persaingan yang adil dan seimbang. Prinsip kami jelas, yaitu kolaborasi dan keadilan dalam ekosistem digital Indonesia,” kata Angga.
Penurunan pendapatan dari sektor iklan disebut sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya gelombang PHK di industri media dalam waktu belakangan. Berdasarkan data Dewan Pers, sebanyak 1.200 jurnalis dan pekerja media mengalami PHK sepanjang 2023 hingga 2024. Di awal 2025, misalnya, SEA Today memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sejumlah pegawainya karena sejumlah program disetop.
Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 Ninik Rahayu pernah menawarkan salah satu solusi untuk memperbaiki industri media. Menurut dia, pemerintah harus mengubah pola kerja sama pemerintah dengan media. Dalam hal ini, dia menyoroti kecenderungan anggaran pemerintah yang lebih banyak dialokasikan ke media sosial atau konten kreator.
Ninik meminta agar anggaran komunikasi publik diarahkan ke media arus utama. "Kalau saya boleh meminta, ubah cara bekerja sama. Jangan hanya menggunakan biaya iklan untuk media sosial atau YouTuber. Alokasikan juga anggaran untuk media konvensional. Tapi dengan catatan penting: beritanya jangan dibeli," kata Ninik dalam saat acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Sabtu, 3 Mei 2025.
Meski demikian, dia menekankan pentingnya menjaga pemisahan tegas antara ruang redaksi dan kepentingan bisnis. Menurutnya, kerja sama apa pun antara pemerintah dan media tidak boleh memengaruhi independensi pemberitaan. "Pemerintah harus ikut menjaga pagar api. Pastikan bahwa kontrak atau kerja sama tidak mengintervensi isi berita, karena itu adalah suara rakyat," ujarnya.
Berdasarkan catatan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), perolehan iklan media massa pada kuartal pertama 2025 anjlok hingga 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terjadi pada sektor belanja iklan pemerintah dan perusahaan swasta.
Menurut Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM Wisnu Prasetya Utomo, merosotnya nilai iklan media massa juga disebabkan oleh dominasi platform digital global dalam menyedot pendapatan iklan. Dia mengatakan platform seperti Google dan YouTube bisa menjangkau audiens secara langsung, sehingga melewati peran media sebagai penjaga gerbang informasi. “Mereka melakukan bypass terhadap media. Ini membuat pergeseran iklan terjadi secara dramatis,” kata Wisnu.
Wisnu menekankan bahwa media tidak bisa menghadapi tantangan ini sendirian. Dukungan regulasi yang berpihak sangat dibutuhkan agar media tetap mendapat porsi iklan yang layak. Di sisi lain, media juga harus mengembangkan strategi pendapatan lain, seperti skema berlangganan dan pendanaan hibah, agar tidak hanya bergantung pada iklan.
Pilihan Editor: Masa Paceklik Industri Media. Mengapa dan Sampai Kapan?
Foto 
