atau cari berdasarkan hari
AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis keras yang dilakukan aparat kepolisian atau massa aksi.
Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia menduga alasan rektorat memberhentikan redaksi Suara USU hanya dicari-cari.
Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan PBNU memiliki self mechanism dalam menghadapi kasus semacam itu.
Pedoman pemberitaan bunuh diri di media diperlukan agar tidak menimbulkan efek merugikanbagi pembaca.
Gedung Putih melarang empat jurnalis AS meliput makan malam Donald Trump dengan Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam.
Sebelumnya, Jokowi bersama istri menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2019 di Surabaya, Jawa Timur.
Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir menilai independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik 2019.
Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Jurnalis NKRI memprotes ucapan Prabowo soal pers.
Tim Kampanye Jokowi mewanti-wanti wartawan jika kelak Prabowo terpilih jadi presiden. Hal ini terkait ucapan Prabowo yang seperti memusuhi pers.
Remotivi menilai ujaran Prabowo soal media massa sangat berbahaya. Itu bukan pendidikan politik yang mendewasakan.
Dari 31 pertanyaan selama diperiksa sekitar 6 jam, jubir Komisi Yudisial Farid Wajdi hanya menjawab 21 pertanyaan.
Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan tugasnya sebagai jubir diambil alih oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.
Kuasa hukum juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi, Danny Ardiansyah Lubis, meminta polisi menghentikan penyelidikan atas laporan terhadap kliennya.
Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menganggap kasus dugaan pencemaran nama baik oleh juru bicara KY Farid Wajdi bukan delik pidana.
LBH Pers menilai langkah Polri menyelidiki Indonesialeaks, bukan temuannya, merupakan sikap penggunaan kekuasaan.
Polri dianggap menggunakan pendekatan kekuasaan.
ICW menilai sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja Anugrah menyayangkan aksi massa PDI Perjuangan yang dinilai arogan.
Penganiayaan dalam penyerangan kantor pers Radar Bogor dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU bekerja sama dengan Dewan Pers akan memberi sanksi pada media yang tak berimbang dalam pemberitaan Pilkada 2018.
