Wartawan yang minta dilindungi

JURUPOTRET Olivier Rebbot dari majalah Newsweek akhirnya mari di suatu rumah sakit di Miami, AS. Ia dirawat lebih sepekan setelah ditembak pasukan sayap kiri ketika meliput perang saudara di Kota San Francisco Gotera, El Salvador, akhir Januari. Sebelum Rebbot, tiga reporter AS dilukai oleh peluru penembak gelap negeri itu. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, sejumlah wartawan masih memasuki kawasan pertempuran di El Salvador. Dan mereka belum terdengar meminta perlindungan khusus dalam menjalankan tugas berbahaya itu. Di tengah suasana seperti itu, UNESCO suatu badan PBB dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, mensponsori upaya pembentukan suatu organisasi yang bertugas mengawasi dan melindungi keselamatan wartawan. Jika disetujui gagasan ini, organisasi itu akan mengeluarkan kartu identitas kepada wartawan yang bertugas memasuki kawasan pertempuran (berbahaya). Tujuannya ialah mempermudah para wartawan memperkenalkan diri di daerah bergolak. Tentu saja para wartawan dituntut supaya berpegang pada suatu kode etik pers internasional dan memperoleh lisensi kerja. Demikian gagasan Pierre Gaborit, ahli ilmu politik dari University of North Paris, yang diajukan ke pertemuan UNESCO di Paris, 16 Februari. Sekitar 15 organisasi pemberitaan dunia -- kebanyakan dari Dunia Ketiga dan blok komunis -- diundang menghadiri pertemuan tersebut. Terutama pihak komunis yang gencar mendukung gagasan Gaborit. Sesungguhnya gagasan itu sejiwa dengan salah satu pasal rekomendasi Komisi Sean MacBride yang pernah ditolak ketika diajukan ke Konpaensi Umum ke-21 UNESCO di Beograd (28 Oktober 1980). Mayoritas suara di Beograd itu menganggap bahwa rekomendasi MacBride tersebut hanya akan mengurangi kebebasan pers. Tapi kemudian blok komunis -- dimotori Uni Soviet -- ternyata masih gigih menghidupkan rencana tadi. Tentu saja sejumlah organisasi pemberitaan Barat dengan pedas menentang gagasan Gaborit tersebut. George Beebe dari Inter American Press Association, misalnya, menyebut bahwa sebentuk kartu identitas tiada gunanya buat melindungi jiwa wartawan di medan perang maupun tempat genting. "Wartawan kami sering berada di daerah pegunungan bersama para gerilyawan, dan adakalanya bisa tinggal bersama para pemimpin militer. Tapi tak seorang pun mampu menjamin keselamatannya," katanya. Dana Bullen dari World Press Freedom Committee, AS, mengatakan bahwa pengusiran dan penyiksaan terhadap wartawan bukan karena suatu rezim tidak mengetahui mereka wartawan, tapi justru rezim tadi mengetahui bahwa mereka wartawan. "Suatu kartu dalam kantung seorang wartawan tetap tidak akan menyelamatkannya dari incaran penembak tersembunyi." katanya. Sebagian wakil organisasi pemberitaan Dunia Ketiga juga menyuarakan pendapat serupa. Diaz Rangel dari Latin American Federation of Journalists, misalnya, menghendaki agar wartawan terutama dilindungi dari kepentingan majikan yang sering membatasi kebebasan menulis. Mereka pun harus dilindungi dari tindakan teror, pengasingan dan penculikan yang kini terjadi di Bolivia, katanya. Perdebatan mengenai hal itu -- seperti juga perdebatan mengenai konsep pemberitaan -- memang tak akan habis. OrganiSasi pemberitaan Barat -- terutama pers AS, Inggris dan Jerman Barat - -jelas tidak ingin menerima suatu konsep pers versi Soviet. Sangat tidak mungkin, ulas New York Times, mengkompromikan standar kebebasan pers Barat dengan kebebasan model Soviet. Negara komunis umumnya mengontrol dan memonopoli secara penuh arus informasi. "Pers AS seharusnya tidak ikut ambil bagian dalam setiap kompromi, dan jika UNESCO tidak mau membatalkan gagasan itu, mereka seharusnya mundur saja," tulis koran New York tadi. Dan setelah bertikai pekan lalu selama tiga hari, pertemuan UNESCO tadi akhirnya gagal membentuk organisasi perlindungan bagi keselamatan wartawan. Bullen kemudian menganjurkan agar badan dunia itu tidak lagi mencoba membicarakan hal serupa di masa datang. Sebab, katanya, organisasi pemberitaan Barat akan tetap berusaha dengan keras menggagalkannya.