Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

40 Warga Hindu Bantu Jaga Pernikahan Keluarga Muslim di India

Di tengah ketegangan meningkat karena protes UU Kewarganegaraan, keluarga Muslim di India lega bisa menggelar pernikahan karena dibantu umat Hindu.

27 Desember 2019 | 19.00 WIB

Ilustrasi pernikahan India (pixabay.com)
Perbesar
Ilustrasi pernikahan India (pixabay.com)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah ketegangan yang meningkat karena protes UU Kewarganegaraan, keluarga Muslim di India lega bisa menggelar pernikahan karena tetangga Hindu mereka ikut menjaga acara.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Anggota keluarga Muslim di India utara mengatakan mereka dapat melakukan pernikahan seorang perempuan muda pekan lalu setelah tetangga dari komunitas mayoritas Hindu berjaga di daerah yang tegang setelah kekerasan mematikan pada hari sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut laporan Reuters, 27 Desember 2019, dua orang tewas di kota Kanpur pada 20 Desember di tengah protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, yang diajukan oleh pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.

Demonstran melemparkan batu ke arah polisi selama protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru, di Mangaluru, India, 19 Desember 2019. Ribuan orang yang berunjuk rasa menyebut undang-undang kewarganegaraan ini untuk meminggirkan komunitas Muslim di India. REUTERS/Stringer

Wajid Fazal mengatakan ia sempat was-was dengan pernikahan keponakannya, Zeenat, dan sempat ingin membatalkannya karena kekerasan yang meningkat di daerahnya.

"Saya dilema memikirkan persiapan yang telah kami lakukan," kata Fazal. Dia mengatakan tetangga Hindu berjanji untuk memastikan tidak ada hal buruk terjadi.

"Sekitar 40 saudara Hindu ada di rumah saya sampai kami mengucapkan selamat tinggal pada keponakan saya di malam hari," katanya. "Saya tidak akan pernah melupakan bantuan ini."

Banyak pengunjuk rasa yang menentang undang-undang adalah Muslim, karena mereka mengatakan aturan itu mendiskriminasi komunitas minoritas, terutama Muslim.
Sekitar 25 orang yang tewas dalam protes sejak undang-undang disahkan pada 11 Desember.

Pemerintah Modi mulai memberlakukan kebijakan pro-Hindu yang kuat sejak berkuasa pada 2014. Anoop Tiwari, salah satu pria yang membantu mengorganisir kelompok Hindu di pesta pernikahan, adalah anggota Modi's Bharatiya Janata Party (BJP).

"BJP tidak pernah melakukan diskriminasi," katanya. "Zeenat seperti putri saya sendiri dan itu adalah tanggung jawab kita untuk menyelesaikan pernikahan pada tanggal yang ditentukan, dengan pengantin pria yang ditentukan dan tempat yang ditentukan."

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus