Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengumumkan niat untuk menjadi juru damai dalam krisi Niger setelah terjadi kudeta pada Juli 2023. Kudeta tersebut memicu dijatuhkannya sanksi-sanksi pada Niger dan membuat negara itu mendapat ancaman agresi militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Pemerintah Cina berniat memainkan peran juru damai dengan baik, dengan tetap menghormati negara-negara di kawasan,” kata Jiang Feng, Duta Besar Cina untuk Niger, Senin, 4 September 2023, dalam rapat dengan Perdana Menteri Niger Ali Lamine Zeine.
Feng menyatakan bahwa Cina membela masyarakat Niger di tengah gejolak situasi politik. Cina pun tetap berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Militer Niger yang saat ini memegang kekuasaan di negara itu, menghadapi tekanan dari kawasan dan dunia sejak kudeta pada 26 Juli 2023. Dalam kudeta itu, militer Niger mendongkel pemerintahan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan dan menempatkannya sebagai tahanan rumah.
Economic Community of West African States (ECOWAS) menyatakan akan menempuh berbagai jalan demi memulihkan konstitusional di Niger, termasuk menggunakan cara militer sebagai pilihan terakhir. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, ECOWAS menyatakan satu unit pasukan sudah disiagakan dan siap dikerahkan untuk melawan mereka yang melakukan kudeta, jika upaya diplomatik tidak berjalan mulus.
Pada akhir bulan lalu, Aljazair mengumumkan target enam bulan untuk memulihkan konstitusional dan demokrasi di Niger sesuai dengan usulan Jenderal Abdourahmane Tchiani yang ingin mengembalikan kekuasaan di Niger ke sipil dalam tempo tiga tahun. Tchiani adalah jenderal yang memimpin kudeta militer di Niger. Aljazair telah berulang kali menentang intervensi militer di Niger, termasuk menolak permintaan dari Prancis agar memberikan izin wilayah udaranya dilewati untuk operasional militer di Ibu kota Niamey.
ECOWAS sudah menjatuhkan sanksi keuangan dan ekonomi ke Niger. Organisasi itu, juga menolak rencana transisi pemerintahan yang disorongkan Tchiani karena mengulur-ulur waktu sama dengan provokasi. Amerika Serikat, Prancis, Belanda dan Jerman telah menghentikan sejumlah proyek bantuan asing ke Niger buntuk kudeta militer di negara itu.
Sumber: RT.com
Pilihan Editor: 107 Korban TPPO ke Selandia Baru Minta Perlindungan ke LPSK
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
Foto 
