Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Internasional

Cina Ingin Mediasi Perdamaian di Niger

Pemerintah Cina mengumumkan niat untuk menjadi juru damai dalam krisi Niger setelah terjadi kudeta pada Juli 2023.

6 September 2023 | 12.30 WIB

Pendukung junta Niger mengikuti demonstrasi di depan pangkalan militer Prancis di Niamey, Niger, 11 Agustus 2023. REUTERS/Mahamadou Hamidou
Perbesar
Pendukung junta Niger mengikuti demonstrasi di depan pangkalan militer Prancis di Niamey, Niger, 11 Agustus 2023. REUTERS/Mahamadou Hamidou

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina mengumumkan niat untuk menjadi juru damai dalam krisi Niger setelah terjadi kudeta pada Juli 2023. Kudeta tersebut memicu dijatuhkannya sanksi-sanksi pada Niger dan membuat negara itu mendapat ancaman agresi militer.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pemerintah Cina berniat memainkan peran juru damai dengan baik, dengan tetap menghormati negara-negara di kawasan,” kata Jiang Feng, Duta Besar Cina untuk Niger, Senin, 4 September 2023, dalam rapat dengan Perdana Menteri Niger Ali Lamine Zeine.  

 

Feng menyatakan bahwa Cina membela masyarakat Niger di tengah gejolak situasi politik. Cina pun tetap berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

 

Militer Niger yang saat ini memegang kekuasaan di negara itu, menghadapi tekanan dari kawasan dan dunia sejak kudeta pada 26 Juli 2023. Dalam kudeta itu, militer Niger mendongkel pemerintahan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan dan menempatkannya sebagai tahanan rumah.

 

Economic Community of West African States (ECOWAS) menyatakan akan menempuh berbagai jalan demi memulihkan konstitusional di Niger, termasuk menggunakan cara militer sebagai pilihan terakhir. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, ECOWAS menyatakan satu unit pasukan sudah disiagakan dan siap dikerahkan untuk melawan mereka yang melakukan kudeta, jika upaya diplomatik tidak berjalan mulus.    

 

Pada akhir bulan lalu, Aljazair mengumumkan target enam bulan untuk memulihkan konstitusional dan demokrasi di Niger sesuai dengan usulan Jenderal Abdourahmane Tchiani yang ingin mengembalikan kekuasaan di Niger ke sipil dalam tempo tiga tahun. Tchiani adalah jenderal yang memimpin kudeta militer di Niger. Aljazair telah berulang kali menentang intervensi militer di Niger, termasuk menolak permintaan dari Prancis agar memberikan izin wilayah udaranya dilewati untuk operasional militer di Ibu kota Niamey.

ECOWAS sudah menjatuhkan sanksi keuangan dan ekonomi ke Niger. Organisasi itu, juga menolak rencana transisi pemerintahan yang disorongkan Tchiani karena mengulur-ulur waktu sama dengan provokasi. Amerika Serikat, Prancis, Belanda dan Jerman telah menghentikan sejumlah proyek bantuan asing ke Niger buntuk kudeta militer di negara itu. 

       

 

Sumber: RT.com

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus