Donald Trump Bantah Lumpuhkan Layanan Pos AS Untuk Cegah Pilpres via Pos

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Donald Trump membantah dirinya berniat melumpuhkan Layanan Pos AS (US Postal Service, USPS) untuk mencegah mekanisme Pilpres Amerika via pos. Hal tersebut menyusul keputusan kubu Demokrat di Kongres untuk menggelar voting terkait perubahan kebijakan di Layanan Pos AS.

"Kami tidak ada niatan mengganggu (persiapan Pilpres Amerika)," ujar Donald Trump, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 17 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, kepala Layanan Pos AS, Louis DeJoy, melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran operasional USPS. Alasan dia, hal itu untuk memastikan operasional USPS tetap berkelanjutan di masa pandemi virus Corona. Namun, berbagai pihak tidak percaya dengannya.

Menurut kubu Demokrat, Louis DeJoy diminta Donald Trump untuk 'melumpuhkan' Layanan Pos AS. Hal itu menimbang DeJoy adalah orang dekat Donald Trump yang memprotes kebijakan Pilpres Amerika via pos. DeJoy sendiri dilantik Donald Trump pada Juni kemarin.

Donald Trump menjelaskan, apa yang ia inginkan dari Layanan Pos AS hanyalah operasional yang efektif serta efisien. Oleh karenanya, dirinya menempatkan Louis DeJoy di sana pada Juni lalu untuk memastikan Layanan Pos AS bisa berjalan dengan lebih murah.

Walau dirinya menentang Pilpres Amerika via pos, Donald Trump mengklaim hal tersebut tidak berkaitan dengan perubahan di Layanan Pos AS. "Kami ingin Layanan Pos AS berjalan dengan anggaran yang lebih sedikit, namun tetap bisa melayani dengan baik dan memperdulikan pekerjanya," ujar Donald Trump.

Donald Trump menambahkan bahwa dirinya mengapresiasi langkah negara-negara bagian yang masih mau menggelar Pilpres Amerika di TPS. Ia sendiri mengaku akan menggunakan hak suaranya di TPS Florida. "Saya mendukung segala bentuk Pilpres Amerika yang bersifat langsung, termasuk pengadaan TPS atau voting lebih awal," ujarnya.

Merespon apa yang terjadi di Layanan Pos AS, Parlemen Amerika mengakhiri reses lebih cepat. Sabtu ini, mereka akan menggelar rapat untuk membahas legislasi untuk mencegah perubahan di Layanan Pos AS. Layanan Pos AS belum berkomentar hingga berita ini ditulis.

ISTMAN MP | REUTERS