Filipina Sebut Cina Menyerang Kapal yang Membawa Kepala Staf Angkatan Bersenjatanya

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya telah mengajukan pernyataan serius dan protes keras kepada pihak Filipina atas apa yang dikatakannya sebagai bentrokan pada Minggu.

Kapal-kapal Filipina “mengabaikan peringatan penjaga pantai Cina dan bersikeras bergegas ke” perairan dekat Second Thomas Shoal, kata juru bicara kementerian Mao Ning pada konferensi pers, seraya menambahkan bahwa operasi Cina “profesional, masuk akal dan legal”.

Kapal-kapal Filipina berusaha memasok personel militer yang ditempatkan di kapal perang yang kandas beberapa tahun lalu untuk digunakan sebagai pangkalan.

Mao mengatakan bahwa tanggung jawab atas “keadaan darurat yang berulang kali terjadi” di perairan dangkal yang disengketakan itu terletak pada pihak Filipina, yang “menolak untuk menarik kapal perang yang terdampar secara ilegal dan berusaha memperkuat mereka untuk mencapai pendudukan permanen”.

Cina mendesak Filipina untuk menghentikan “pelanggaran dan provokasi maritim” dan menghentikan “serangan dan pencemaran nama baik yang tidak berdasar” terhadap Cina, katanya.

Jay Batongbacal, pakar hukum maritim yang berbasis di Manila, mengatakan insiden terbaru ini "jelas merupakan peningkatan eskalasi".

“Penggunaan meriam air kali ini bukan sekadar menyiram tetapi mempunyai dampak yang kuat, sengaja menyebabkan kerusakan pada kapal. Dan pelecehan terhadap konvoi sipil merupakan peningkatan ancaman mereka,” kata Batongbacal.

Disonansi

Ini bukan pertama kalinya Cina menggunakan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina yang melakukan misi pasokan pasukan di wilayah yang diduduki Manila di Laut Cina Selatan; pada bulan Agustus, Filipina menunda misi pasokan ulang selama dua minggu setelah kapal mereka disemprot.

Konfrontasi maritim antara Filipina dan Cina pada akhir pekan terjadi kurang dari sebulan setelah para pemimpin kedua negara bertemu di sela-sela pertemuan puncak ekonomi di San Francisco untuk merumuskan langkah-langkah ke depan di Laut Cina Selatan.

“Ada disonansi antara apa yang dikatakan dan dijanjikan dengan apa yang terjadi di perairan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teresita Daza dalam pengarahan pada Senin.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. semakin mengeluhkan perilaku “agresif” Cina, dan ia berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat.

Cina mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, merujuk pada garis di petanya yang memotong zona ekonomi eksklusif Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Taiwan, yang juga diklaim Cina sebagai bagian dari wilayahnya, mengatakan pihaknya tidak menerima peta Beijing.

Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan garis pada peta Cina tidak memiliki dasar hukum, keputusan yang didukung Amerika Serikat, namun ditolak oleh Beijing.

Amerika Serikat telah mengecam Cina karena ikut campur dalam operasi maritim Filipina dan merusak stabilitas regional, dan mendesak Beijing untuk menghentikan “tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas” di perairan strategis tersebut.

Mereka menegaskan kembali komitmennya terhadap pakta pertahanan bersama antara kedua negara, kata Matthew Miller, Juru Bicara Departemen Luar Negeri dalam pernyataannya pada 10 Desember.

Ketika ditanya tentang komentar Washington, Mao mengatakan bahwa sengketa maritim antara Cina dan Filipina adalah masalah antara kedua negara dan "tidak ada pihak ketiga yang berhak melakukan intervensi".

Malaya mengatakan klaim Cina bahwa Amerika Serikat memicu keberanian Filipina untuk melakukan provokasi tidak berdasar dan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam misi pasokan.

REUTERS

Pilihan Editor: Mahkamah Agung India Cabut Status Khusus Kashmir