Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Sumber-sumber diplomatik menginformasikan kepada Al Mayadeen pada Kamis, 4 April 2024, bahwa Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mendesak sekutu-sekutu NATO untuk memblokir rancangan resolusi PBB yang menyerukan penghentian ekspor senjata ke Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut sumber-sumber tersebut, Baerbock dilaporkan mengatakan kepada rekan-rekannya dalam sebuah pertemuan para menteri luar negeri NATO di markas besarnya di Brussels untuk menekan pemerintah mereka agar memberikan suara menentang resolusi embargo senjata, yang diajukan ke Dewan Hak Asasi Manusia pada Rabu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pakistan mengajukan rancangan resolusi tersebut atas nama 55 dari 56 negara anggota PBB dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), kecuali Albania. Bolivia, Kuba, dan Misi Palestina di Jenewa telah mensponsori bersama dokumen tersebut.
Pemungutan suara atas resolusi tersebut dijadwalkan akan diadakan besok di Jenewa.
Langkah Jerman ini diambil setelah adanya informasi yang mengindikasikan bahwa beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, Belgia, dan Spanyol, berencana untuk memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara negara-negara lain mungkin abstain, yang berpotensi menyebabkan resolusi tersebut diadopsi oleh mayoritas yang nyaman.
Dokumen tersebut meminta agar Israel menghentikan pendudukannya di wilayah Palestina dan "segera mencabut blokadenya di Jalur Gaza dan semua bentuk hukuman kolektif lainnya."
Resolusi tersebut "menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya kepada Israel ... untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran serta pelanggaran hak asasi manusia."
Proposal tersebut “mengecam penggunaan senjata peledak yang memiliki dampak luas di wilayah berpenduduk di Gaza,” serta penggunaan kecerdasan buatan yang membantu berkontribusi terhadap kejahatan internasional.
Mereka mendesak pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa UNRWA, organisasi PBB untuk pengungsi Palestina, menerima dana yang cukup dan meminta agar 'Israel' menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina.
Pada akhir Maret, Francesca Albanese, Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di Tepi Barat dan Gaza, menyerahkan laporan kepada PBB yang merinci kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim Israel, yang secara efektif merupakan genosida.
Dia kemudian menerima ancaman sebagai akibat dari pengungkapan ini.
Studi tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan pada bulan Maret mengungkapkan bahwa enam puluh sembilan persen akuisisi senjata "Israel" pada tahun 2023 berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, 30% dari Jerman, dan 0,9% dari Italia.
AL MAYADEEN
Foto 
