Komisioner Tinggi HAM PBB Dukung Proposal Usulan Joe Biden untuk Redakan Perang Gaza

Perbesar

Warga Palestina memeriksa lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 27 Maret 2024. Resolusi DK PBB ini disahkan ketika agresi brutal Israel ke Jalur Gaza sebentar lagi mencapai bulan ke-6. REUTERS/Bassam Masoud

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk mendukung proposal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk meredakan perang Gaza. Berbicara saat konferensi pers pada Selasa, 4 Juni 2024, ia menggambarkan situasi di Palestina “sangat buruk”.

Turk mengatakan norma dan standar perilaku perang telah dilanggar secara brutal di Gaza, maka setiap inisiatif yang dapat mengakhiri permusuhan akan disambut baik.

“Kami hanya bisa berharap hal ini dapat tercapai, karena situasi kemanusiaan ... kami bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi. Ini sangat berbahaya. Ini lebih dari bencana besar,” kata Turk pada konferensi pers di akhir kunjungannya selama dua hari di Malaysia.

Amerika Serikat pada Senin, 3 Juni 2024, mengatakan ingin sembilan anggota Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung proposal yang digariskan Biden untuk mengakhiri pertempuran antara pasukan Israel dan kelompok Hamas di Gaza.

Agar disahkan, resolusi di Dewan Keamanan memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung, dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Inggris, Cina atau Rusia sebagai anggota permanen dalam dewan yang terdiri dari 15 negara tersebut.

Pada Jumat, 31 Mei 2024, Biden memaparkan kepada Hamas sebuah proposal gencatan senjata yang terdiri dari tiga fase untuk meredakan pertempuran di Gaza. Ia menggambarkan proposal tersebut sebagai rencana yang diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang.

Proposal tersebut menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera Israel beserta tahanan Palestina, dan rekonstruksi Gaza. Rencana setebal empat halaman tersebut juga akan mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Fase pertama rencana Biden akan berlangsung selama enam pekan. Tahap itu mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari semua wilayah berpenduduk di Gaza, serta pembebasan sandera secara terbatas termasuk sandera perempuan, lanjut usia dan sandera yang terluka dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Biden menyebut fase kedua sebagai “pengakhiran permanen permusuhan”, dengan dilakukannya pembebasan semua sandera yang masih hidup – termasuk tentara laki-laki – dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya dari Gaza.

Pada tahap ketiga, Biden mengatakan rencana “rekonstruksi besar-besaran” di Gaza akan dimulai dan sisa sandera yang terbunuh akan dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing.

Dalam kesepakatan untuk membangun kembali Gaza, negara-negara Arab dan komunitas internasional juga akan berpartisipasi dengan “cara yang tidak memungkinkan bagi Hamas” untuk kembali mengangkat senjata, kata Biden. Dia menambahkan Washington akan bekerja dengan mitra-mitranya untuk membangun kembali rumah, sekolah dan rumah sakit di Gaza.

Serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 36.550 orang dan melukai 82.959 orang lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Lebih dari sebagian populasi Gaza telah menjadi pengungsi internal, dan mereka menghadapi bencana kelaparan di tengah sulitnya akses bantuan kemanusiaan.

Kampanye militer itu dilakukan setelah Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 250 orang lainnya, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan angka resmi Israel. Israel telah menduduki wilayah Palestina, termasuk Gaza yang diperintah oleh Hamas dan Tepi Barat yang diperintah oleh Otoritas Palestina (PA), sejak 1967. Kedua wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah kuasa Yordania.

REUTERS