Pasukan Kudeta di Mali Janjikan Pemilu Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan angkatan darat yang memicu kudeta di Mali menjanjikakn transisi sipil untuk memastikan pemerintahan kembali ke tangan masyarakat. Dengan begitu, pemilu baru do Mali bisa segera dilakukan untuk memastikan ada pemimpin anyar usai Presiden Ibrahim Boubacar Keita dilengserkan.

Dikutip dari kantor berita Reuters, para pasukan tersebut telah membentuk apa yang disebut sebagai Dewan Nasional Keselamatan Masyarakat. Menurut keterangan pers mereka, dewan tersebutlah yang akan membantu dan mengawasi proses transisi sipi usai kudeta di Mali.

"Mali sudah jatuh dalam kekacauan, anarki, dan tak lagi aman karena ulah sejumlah orang yang kita serahkan tanggung jawab untuk menanganinya," ujar juru bicara pasukan makar, Kolonel Ismael Wague, Rabu, 19 Agustus 2020.

Diberitakan sebelumnya, sekelompok tentara dari Angkatan Darat Mali melakukan kudeta terhadap Presiden Ibrahim Boubacar Keita. Gara-garanya, mereka tidak puas dengan berbagai krisis yang terjadi di Mali.

Upaya kudeta itu sendiri, apabila ditarik mundur, sudah terasa sejak 5 tahun lalu. Namun, pemilu legislatif di Mali pada Maret 2020 kemarin menjadi puncaknya. Berbagai aksi berbahaya terjadi pada periode tersebut yang berujung pada upaya kudeta.

Sebagai contoh, tiga hari menjelang pemilu di Mali, tokoh oposisi Soumalia Cisse sempat diculik. Selain itu, terjadi aksi perusakan di berbagai tempat pemungutan suara. Bahkan, ranjau sempat meledak di tengah proses pemilu.

Pemilu dilanjutkan lagi di bulan April dan pelaksanaannya tidak jauh-jauh dari kata kacau lagi. Kericuhan terjadi di berbagai kawasan Mali. Mahkamah Konstitusi Mali sampai harus membatalkan hasil pemilu untuk 30 kursi yang menguntungkan 10 kandidat dari partai pendukung Presiden Ibrahim Boubacar Keita.

Di bulan Juni, sekelompok massa yang menyebut dirinya June 5 Movement atau Rally of Patriotic Forces melakukan demonstrasi anti-pemerintah. Mereka mendesak Ibrahim Boubacar Keita mundur. Kurang lebih 14 orang tewas dalam protes tersebut.

ISTMAN MP | REUTERS