Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Thailand mencabut plakat yang dipasang demonstran pro-demokrasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Plakat itu menyatakan Thailand milik rakyat dan bukan raja. Polisi mengancam akan memidanakan pelaku pemasangan plakat itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Plakat itu terpasang pada Ahad setelah demonstrasi puluhan ribu orang yang mendesak reformasi kepada Kerajaan Thailand, yang dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 21 September 2020.
Deputi Kepala Polisi, Piya Tawichai, mengatakan telah mendapat laporan plakat itu hilang. “Tapi saya tidak tahu kenapa bisa hilang dan siapa yang melakukannya.
Menurut dia, polisi sedang mengecek soal hilangnya plakat ini ke pemerintah kota Bangkok. Plakat itu bisa menjadi bukti untuk menuntut kelompok protes anti-pemerintah ke jalur hukum.
Bankok Post melansir demonstrasi anti-pemerintah yang berlangsung pada Sabtu dan Ahad pekan lalu di Lapangan Sunam Luang sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah peserta diperkirakan sekitar 40-50 ribu demonstran.
Demonstrasi Thailand ini juga menyuarakan tuntutan agar Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha untuk mundur. Dia adalah pemimpin junta militer yang melakukan kudeta pada 2014.
Sumber:
Foto 
