Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Merebaknya gagal ginjal akut pada anak membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sorotan. Lembaga yang dipimpin Penny Lukito itu dianggap lamban menelusuri obat-obatan yang membuat ratusan anak meninggal. Dari 269 anak, 157 di antaranya meninggal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
BPOM tak kunjung bergerak setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5 Oktober lalu merilis peringatan soal obat sirop asal India yang menyebabkan kasus gagal ginjal akut di Gambia. Pada 17 Oktober lalu, dalam rapat di Kementerian Kesehatan, pejabat BPOM malah menyatakan obat-obatan di dalam negeri aman dikonsumsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam kondisi darurat itu, Kementerian Kesehatan tak bisa menarik obat yang dianggap berbahaya. Kewenangan mengawasi obat, termasuk menariknya dari peredaran, berada di tangan BPOM. Berpacu dengan waktu, Kementerian Kesehatan pada 18 Oktober menginstruksikan tenaga kesehatan tak meresepkan obat sirop, dan fasilitas kesehatan serta apotek tak menjualnya.
Baru pada Kamis, 20 Oktober lalu, BPOM merilis lima obat sirop yang diduga mengandung senyawa berbahaya melebihi ambang batas. Menurut narasumber yang ditemui Tempo, pengumuman itu sebenarnya molor satu hari. Semakin lama nama obat-obatan bermasalah diumumkan, peluang bertambahnya kasus gagal ginjal akut kian besar.
Benarkah ada lobi industri farmasi? Selamat membaca.
Stefanus Pramono
Redaktur Pelaksana
----------
LAPORAN UTAMA
Buruk Obat Ginjal Binasa
Perusahaan farmasi melobi Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tak buru-buru mengumumkan obat bermasalah kepada publik. Kenapa BPOM lamban bergerak?
Lesu Darah Penjual Remedi
Industri farmasi kelimpungan setelah Kementerian Kesehatan melarang peresepan dan penjualan obat sirop. Perbedaan kebijakan Kementerian dan BPOM membingungkan penjual obat.
Trauma Bunda pada Sirop
Sejumlah daerah kesulitan menangani pasien gagal ginjal akut. Cerita dari orang tua pasien.
Perusahaan Farmasi Bandel Dihukum Saja
Wawancara Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Elfiano Rizaldi. Kenapa industri farmasi kalang-kabut?
Kepala BPOM: Kami Telah Mengawasi Secara Maksimal
Kepala BPOM Penny Lukito berkukuh lembaganya telah maksimal mengawasi peredaran obat di masyarakat. Mengklaim selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
OPINI
Alpa Berjemaah Otoritas Kesehatan
Lemahnya pengawasan pemerintah mengakibatkan kasus gagal ginjal akut melonjak. Industri farmasi menjadi pihak paling bersalah.
HUKUM
Timang-timang Autopsi Korban Kanjuruhan
Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan mengalami intimidasi. Polisi tak kunjung menetapkan tersangka baru.
TGIPF Kanjuruhan: Kami Minta Polisi Transparan
Investigasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan mengalami hambatan. Wawancara Tempo dengan Laode Muhammad Syarif, perwakilan TGIPF.
Akal-akalan Pernikahan Pegawai Kementerian Koperasi
Korban kekerasan seksual di Kementerian Koperasi dibujuk untuk menikahi pelaku. Ada keterlibatan polisi.
OPINI
Gunung Es Kekerasan Seksual
Pejabat Kementerian Koperasi tak memahami keadilan gender dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pernikahan pelaku dan korban bukan solusi.
Foto 
