Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Bicara Soal Kapitalisme dan Marhaenisme di Mukernas, Cak Imin Kritik BPIP Belum Dikelola secara Cerdas

Cak Imin mengkritik BPIP karena belum dikelola secara cerdas. Singgung soal perekonomian kapitalisme dan marhaenisme.

24 Juli 2024 | 06.36 WIB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema "Menang Pilkada Menangkan Rakyat". TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema "Menang Pilkada Menangkan Rakyat". TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyebut lembaga itu belum dikelola dengan cerdas. Kritik itu dia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang diikuti kader PKB siang ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

"BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Cak Imin menegaskan agar PKB turut berkontribusi dalam memberikan gagasan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Dia juga menyinggung sistem perekonomian kapitalisme yang ada di Indonesia sekaligus menyentil ideologi Marhaenisme.

"Orang bisa bicara, ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Adapun kapitalisme merupakan sistem perekonomian yang mengedepankan pemilik modal dan mengutamakan mekanisme pasar bebas. Sedangkan Marhaenisme diperkenalkan Soekarno sebagai ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Marhaenisme kerap dilekatkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Tak sampai di situ, dia juga mengungkit omnibus law. Menurut dia, ketentuan dalam omnibus law harus dipastikan sesuai Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," tuturnya. 

Sebagai informasi, BPIP kini dipimpin Yudian Wahyudi dan Karjono. Keduanya memimpin BPIP untuk periode 2022-2027. Sedangkan Dewan Pengarah BPIP terdiri dari:

a. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua;
b. Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua;
c. Wisnu Bawa Tenaya sebagai Sekretaris;
d. Said Aqil Siradj sebagai anggota;
e. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai anggota; dan
f. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota;

Savero Aristia Wienanto

Bergabung dengan Tempo sejak 2023, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menaruh minat dalam kajian hak asasi manusia, filsafat Barat, dan biologi evolusioner.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus