Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah menerima banyak laporan dari orang tua dan sekolah di Jawa Barat yang mengeluhkan belum cairnya dana tebusan ijazah yang pernah dijanjikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Penahanan ijazah ini, kata JPPI, membuat anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan atau bekerja terhambat secara administratif dan psikologis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sudah cukup lama kami menunggu realisasi janji Bapak Gubernur. Alih-alih tindakan nyata, yang kami saksikan hanyalah retorika kosong dan pengabaian terhadap hak fundamental anak-anak Jawa Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dikutip dari keterangan resmi pada Jumat, 16 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ubaid mengatakan penahanan ijazah karena tunggakan biaya menunjukkan kegagalan sistemik dalam pembiayaan pendidikan di Jawa Barat. Dia menyebut sekolah swasta menjadi tumpuan utama pendidikan di provinsi itu karena daya tampung SMA/SMK negeri hanya 36 persen dari total kebutuhan. Artinya, lanjut Ubaid, mayoritas (64 persen) siswa terpaksa bersekolah di lembaga swasta yang umumnya menarik iuran pendidikan lebih tinggi.
“Jika dana tebusan ijazah tidak segera dibayar, bukan hanya sekolah swasta yang terancam kolaps, tapi juga masa depan siswa yang tertahan karena tidak punya ijazah. Ini bisa memicu gelombang putus sekolah besar-besaran. Padahal, Jabar sudah tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia,” kata Ubaid.
JPPI menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah gagal memenuhi tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya. Mereka mengecam janji-janji yang belum ditepati dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Kami tegaskan, Bapak Gubernur harus segera bertindak. Jangan biarkan sekolah-sekolah swasta yang telah berjasa mencerdaskan anak bangsa ini gulung tikar hanya karena janji palsu pemerintah daerah,” kata Ubaid.
JPPI pun menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Gubernur Jawa Barat:
- Segera membayar seluruh biaya tebusan ijazah siswa di sekolah swasta tanpa penundaan.
- Melakukan evaluasi dan reformasi sistem pembiayaan pendidikan agar adil dan berpihak pada anak.
- Menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk seluruh anak di Jabar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, JPPI mengancam akan melakukan berbagai langkah lanjutan untuk menuntut keadilan bagi siswa dan sekolah swasta. “Cukup sudah retorika. Masa depan generasi muda Jawa Barat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan konten viral dan politik pencitraan,” ujar Ubaid.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah untuk memberikan ijazah kepada muridnya yang masih menunggak iuran sekolah. "Nanti akan ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu semua mengenai kewajiban siswa tersebut," ujar Dedi seperti dilihat dalam akun instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Pilihan Editor: Komunikasi Pejabat Lewat Konten
Foto 
