Kata PAN Soal Amien Rais Minta Pembagian Porsi Kekuasaan 55:45

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menafsirkan usulan Amien Rais soal pembagian kekuasaan 55:45 antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai bagi-bagi kursi di kabinet menteri. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mempersilakan partai lain untuk menafsirkan usulan itu.

"Apa di kepala mereka yang ada hanya kursi menteri dan kursi menteri? Sehingga muncul tafsir seperti itu? Silakan saja kalau mau menafsirkan macam-macam" kata Drajad saat dihubungi, Senin 22 Juli 2019.

Sebelumnya Amien Rais meminta adanya pembagian porsi kekuasaan dengan nilai 55:45, sesuai dengan hasil perhitungan suara versi KPU. Sebab, Amien melihat, Indonesia akan kokoh jika ide-ide kampanye Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bisa terealisasikan. "Tapi kalau tidak mau (pembagian jatah), ya sudah kami di luar, oposisi," ucap Ketua Dewan Kehormatan PAN ini di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Juli 2019.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan. Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.

Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi. “Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2019.