Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 mempertimbangkan tren kasus dan juga mobilitas masyarakat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satunya soal pemberlakuan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat penerbangan, yang sempat diberlakukan kemudian dicabut kembali.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kami terapkan kembali dengan pelaksanaan dari PCR, itu sedang kami kaji," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Senin, 8 November 2021.
Menurut Luhut, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah bukan karena tidak konsisten. "Saya mohon teman-teman di luar jangan punya pikiran ini tidak konsisten pemerintah. Jauh dari itu, kami sangat konsisten, yang tidak konsisten adalah penyakitnya," ujar dia.
Saat ini, kata Luhut, pemerintah juga tengah memantau varian Delta Plus yang sudah ditemukan di Malaysia. Adapun varian Delta Plus AY.4.2 ini diketahui berasal dari Inggris.
"Menurut saya ini harus kita waspadai. Bukan tidak mungkin nanti orang datang dari luar (negeri) nanti kita bisa lakukan karantina naik jadi tujuh hari. Ini juga tidak tertutup kemungkinannya. Jadi jangan dikatakan bolak-balik. Kita sangat hati-hati di sini," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyebut, penanganan pandemi ini seperti operasi militer yang harus dilakukan dengan cermat. "Butuh science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kami melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran ke mana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu," kata Luhut.
Foto 
