Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan sudah membicarakan terkait kurikulum yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat dengan Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan kurikulum tersebut modelnya multi-entry dan multi-exit.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kemarin sudah sampaikan di rapat dengan Presiden. Nanti kurikulumnya modelnya multi-entry dan multi-exit kurikulum,” kata dia saat ditemui di Stasiun Pasar Senen pada Rabu, 26 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mu'ti menjelaskan dalam kurikulum tersebut, siswa Sekolah Rakyat tidak diharuskan masuk pada tahun ajaran yang sama. Kemendikdasmen memungkinkan rekrutmen siswa ini dilakukan secara bergelombang. “Jadi anak-anak ini itu tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk secara bergelombang, tidak harus bersamaan,” ujarnya.
Namun, ketika siswa sudah dinyatakan masuk, Mu'ti menjelaskan wajib untuk menjalani proses belajar mengajar di asrama. Kurikulum ini kata dia, tidak sama persis dengan apa yang telah diterapkan dalam sekolah reguler. “Sekolah Rakyat ini juga nanti sekolahnya formal, tapi kita rancang dengan kurikulum yang tersendiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengklaim keberadaan Sekolah Rakyat nantinya tidak akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menjelaskan program pemerintah ini justru akan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” kata Nuh seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemensos pada Selasa, 25 Maret 2025.
Kemensos memastikan pemetaan daerah dilakukan dengan cermat agar Sekolah Rakyat tidak mengambil jatah sekolah lain, tetapi hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan.
Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat, menurut Kemensos, adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. “Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” kata Nuh.
Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
