PA 212 Minta Lima Partai Politik Ini Membentuk Koalisi Keumatan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin 23 Juli 2018. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, salah satu petingi partai yang diundang, mengatakan dalam pertemuan itu PA 212 meminta beberapa partai untuk bisa berkoalisi.

"Teman-teman dari PA 212 meminta agar partai-partai yang diundang bisa bersatu dan dalam waktu dekat bisa menyatakan koalisi. Itu keinginan ulama yang kami hormati dan pertimbangkan," kata Eddy ditemui usai pertemuan.

Baca: Bertemu PA 212, Gerindra: Para Ulama Curhat Soal Kondisi Bangsa

Sebelumnya, PA 212 mengundang beberapa petinggi partai yang tergabung dalam Pimpinan Partai Koalisi Keumatan untuk bertemu. Dalam undangan berkop surat Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 itu disebutkan bahwa acara digelar untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran. Pertemuan digelar tertutup untuk media.

Lima partai yang diundang adalah Partai Gerindra, PAN, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari lima partai yang diundang, dua di antaranya tak hadir, yakni Partai Berkarya dan PKS.

Eddy menuturkan PAN belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi atau tidak. Ia mengaku masih akan membahas dan mempertimbangkan hal ini di internal partainya. "Itu keinginan yang kami hormati dan akan dijadikan pertimbangan mendalam," kata dia.

Simak: Bertemu di Dewan Dakwah, Koalisi Keumatan Bicara Ganti Presiden

Eddy memastikan bahwa PAN masih berpegang teguh pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar pada 2017. Rakernas menyepakati  mengajukan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden pada pemilihan presiden 2019.

Eddy berujar bahwa dalam pertemuan tersebut partai-partai yang diundang lebih banyak mendengarkan masukan dari para ulama PA 212. Ia mengatakan harapan ulama agar partai-partai tersebut memiliki komitmen keumatan dalam pemilihan presiden.