Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Politik

Rektor UI Pastikan Uang Pangkal Bisa Nol Rupiah untuk Mahasiswa Tak Mampu

Sistem seleksi masuk UI murni berbasis merit. Mereka yang lolos dijamin akan mendapatkan kebijakan pembiayaan yang sesuai kemampuan ekonomi.

11 Mei 2025 | 15.44 WIB

Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah seusai mengikuti silaturahmi dan diskusi rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri, dan swasta se-Indonesia, dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025. Tempo/Imam Sukamto
Perbesar
Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah seusai mengikuti silaturahmi dan diskusi rektor, pimpinan perguruan tinggi negeri, dan swasta se-Indonesia, dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025. Tempo/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah memastikan tak ada mahasiswa baru yang gugur karena kendala biaya meski UI menetapkan Iuran Pengembangan Institusi alias uang pangkal hingga Rp 120 juta untuk jalur seleksi mandiri. Ia menegaskan skema pembiayaan tetap berbasis pada kemampuan ekonomi mahasiswa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Kalau semua yang masuk UI berasal dari kalangan tidak mampu, maka IPI bisa nol dan UKT berada di level terendah, Rp 500 ribu per semester. Itu setara kurang dari Rp 100 ribu per bulan,” kata Heri kepada Tempo, Ahad, 11 Mei 2025

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Heri, sistem seleksi masuk UI murni berbasis merit. Mereka yang lolos dijamin akan mendapatkan kebijakan pembiayaan yang sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. “Yang berasal dari kalangan mampu bisa dikenakan IPI dan UKT maksimal. Itu sekaligus jadi skema subsidi silang bagi yang tidak mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, fakta di lapangan menunjukkan banyak peserta didik berprestasi yang diterima di UI juga berasal dari keluarga mampu. Karena itu, UI menetapkan rentang pembayaran IPI dan UKT agar fleksibel dan adil.

Heri membuka akses langsung bagi mahasiswa yang terbukti tak mampu secara ekonomi. “Kalau ada anak pintar yang diterima di UI tapi tidak mampu, dan diketahui oleh Tempo, silakan akses saya. Saya jamin mereka tidak akan gugur karena biaya,” tutur Heri.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi bahaya segregasi sosial dalam dunia pendidikan tinggi, menyusul kebijakan Universitas Indonesia atau UI yang menaikkan Iuran Pengembangan Institusi alias uang pangkal hingga Rp 120 juta untuk jalur mandiri.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kebijakan ini akan menciptakan jurang pemisah antara mahasiswa dari kalangan mampu dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Mahasiswa yang bisa bayar uang pangkal selangit akan merasa punya hak istimewa. Sementara mahasiswa kurang mampu akan selalu diposisikan sebagai penerima keringanan dengan syarat-syarat diskriminatif,” ujar Ubaid kepada Tempo, Ahad, 11 Mei 2025.

Menurutnya, model pembiayaan seperti ini justru memperkuat eksklusivitas kampus, bukan inklusi. UI yang seharusnya menjadi simbol pendidikan tinggi berkualitas bagi semua golongan, kini dianggap makin sulit diakses oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

 

Dinda Shabrina

Lulusan Program Studi Jurnalistik Universitas Esa Unggul Jakarta pada 2019. Mengawali karier jurnalistik di Tempo sejak pertengahan 2024.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus