Revisi UU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers

Revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik. Sorotan utamanya adalah soal larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

13 Mei 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Sejumlah wartawan mengumpulkan kartu Pers ketika berunjuk rasa sebagai aksi solidaritas atas tindak kekerasan terhadap jurnalis akibat pemberitaan, di Lhokseumawe, Aceh. 2020. ANTARA/Rahmad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Sejumlah pasal yang diusulkan dalam draf RUU Penyiaran dianggap mengancam kebebasan pers.
Pasal 50B ayat 2 huruf c memuat larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
RUU Penyiaran juga ditengarai bisa menimbulkan tumpang-tindih antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.

Rancangan revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran menuai kritik dari berbagai kalangan pegiat jurnalistik dan peneliti media. Sorotan utamanya adalah pasal yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Sejumlah pasal yang diusulkan dalam draf revisi UU Penyiaran juga dianggap mengancam kebebasan pers.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

lembaga-penyiaran

komisi-penyiaran-indonesia-kpi

dewan-pers

komisi-penyiaran-indonesia

jurnalisme-investigasi

ruu-penyiaran

Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

Edisi 11 Mei 2025