Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Putri bungsu mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yaitu Inayah Wulandari Wahid, menjadi salah satu dari tiga pemohon yang mengajukan gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pilihan Editor: Inayah Wahid Cukup Sekali ke Korea Utara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Inayah, mewakili gugatan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kontras, dan Imparsial. Ketiga lembaga swadaya masyarakat ini berfokus pada isu kemiliteran.
"Secara fundamental, mempertahankan supremasi sipil adalah legacy Gus Dur," kata Inayah saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.
Ia menjelaskan, saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, ia menjadi salah satu figur yang memisahkan antara kehidupan sipil dan militer.
Pun, kata Inayah, pemisahan antara sipil dan militer yang dilakukan Gus Dur tidak dilakukan tanpa sebab. Gus Dur, menurut dia, memahami negara dengan sistem pemerintahan demokrasi tidak menggunakan militer sebagai alat kekuasaan.
"Negara demokrasi jelas harus berpijak pada supremasi sipil," ujar dia.
Inayah menegaskan, keikutsertaannya dengan koalisi masyarakat sipil pada gugatan uji formil ini bertujuan untuk menegakkan amanat reformasi.
"Kalau ada yang bilang saya cari panggung, kayaknya panggung saya banyak sih," ucap Inayah.
Adapun, gugatan koalisi masyarakat sipil dimohonkan kepada Mahkamah pada Rabu, 7 Mei 2025. Alasannya, pembahasan revisi UU TNI melanggar prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan dengan baik.
Gugatan uji formil ini akan disidangkan Mahkamah pada Rabu, 14 Mei 2025. Berdasarkan jadwal sidang yang tertera pada situs mkri.id gugatan perkara yang teregister dengan nomor 81/PUU-XIII/2025 ini akan disidangkan Mahkamah pada pukul 10.00 WIB.
Sidang yang dimaksud, ialah sidang pemeriksaan pendahuluan atau sidang perdana. Pada sidang ini Mahkamah akan memeriksa kejelasan permohonan dan memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan.
Nantinya, sidang akan diikuti oleh panel hakim yang terdiri paling sedikit tiga dari sembilan hakim konstitusi.
Selain Inayah, dua pemohon yang mewakili gugatan uji formil UU TNI oleh Koalisi Masyarakat Sipil adalah mantan Koordinator Kontras Fatiah Maulidiyanty, dan seorang mahasiswi Eva Nurcahyani.
